DPR Berang, Rini Mau Jual Gedung Kementerian BUMN

Rencana Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menjual Gedung Kementerian BUMN karena dinilai terlalu besar dan tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang hanya berjumlah 250 orang menuai kritik dari anggota Komisi XI, M Misbakhun.

Menurut politikus Partai Golkar itu, untuk menjual aset negara seorang menteri harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan Menteri Keuangan yang memiliki kuasa.

"Meneg BUMN tidak bisa menjualnya begitu saja. Harus dengan alasan yang jelas dan masuk akal," kata dia saat dihubungi wartawan, Selasa (16/12/2014).

Selain itu, Misbakhun menilai, alasan adanya ruang kosong yang tidak terpakai adalah kurang tepat. Banyak solusi yang bisa diambil, salah satunya dengan memanfaatkan ruang tersebut bagi lembaga negara lain yang masih kekurangan gedung.

"Kalau space kosong bisa digunakan oleh BUMN atau lembaga negara lain yang saat ini banyak yang masih kekurangan ruangan kerja untuk menunjang aktivitas mereka saat ini," tegasnya.

Sebelumnya Rini menjelaskan, gedung dengan 20 lantai itu tidak efisien bagi pegawai BUMN yang sedikit. "Saya juga kan lebih dekat dan akrab jauh lebih senang, jangan semua senangnya jauh-jauh" katanya, Senin 15 Desember 2014.

Dia menambahkan, tugas utama Kementerian BUMN adalah mengelola lembaganya, bukan mengelola Gedung BUMN. Menurutnya, selama ini memang sudah ada bagian yang disewakan. "Tapi muncul ide bagaimana kalau dijual saja?" katanya.

"Weekend lalu, ada pegawai saya yang bekerja. Mereka cerita kalau mereka kerja dengan kondisi gerah-gerahan karena mereka kerjanya tidak menggunakan AC. Jika mereka menggunakan AC, mereka akan menghidupkan AC seluruh gedung. Betapa tidak efisiensinya?" tukas Rini.