JhongGol

Sejumlah organisasi relawan pendukung Presiden Jokowi mendatangi gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), beberapa waktu lalu. Kedatangan mereka untuk meminta penjelasan posisi pengembang properti nasional berinisial APLN.

"Kami pertanyakan sekaligus meminta penjelasan, mengapa APLN mendapat izin melepas saham atas aset tanah di Telukjambe,"kata Koordinator Nasional (Kornas) Laskar Rakyat Jokowi, Riano Oscha, di Jakarta, Selasa (23/12/2014).

Menurutnya, tanah seluas 342 hektar ini statusnya bermasalah secara hukum karena masih dalam sengketa dengan para petani.

"Oleh karena itu, kami meminta respons serius dari semua pihak. Persoalan ini juga akan kita laporkan lagi kepada Presiden Jokowi," tegas Riano.

Perwakilan organisasi relawan Jokowi yang datang tersebut, di antara Sahabat Nusantara, Laskar Rakyat Jokowi (LRJ), Aliansi Nasionalis Nadhliyyin (ANN), Serikat Kerakyatan Indonesia (SAKTI), Gerak Jabar dan Gema Luber Jabar.

Selama ini Laskar Rakyat Jokowi merupakan bagian dari Tim Advokasi Petani Telukjambe yang bersengketa sejak lama. Para relawan menegaskan, mereka akan terus berjuang hingga hak rakyat atas tanahnya dipulihkan.

Gugatan para petani yang dirampas tanahnya seluas 350 hektar melalui eksekusi yang penuh kejanggalan, kini tengah berproses hukum di Pengadilan Negeri Karawang.

Pemerintah masih terus mengkaji rekomendasi penghapusan penjualan ron 88 atau bensin Premium. Demikian dikatakan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang akrab dipanggil JK.

Kata dia, pemerintah pada prinsipnya setuju. Tapi, imbuhnya, banyak hal yang harus disiapkan sebelum kebijakan itu diterapkan.

"Itu baru diusulkan, kita masih pertimbangkan gimana caranya agar bisa diimplementasikan segera," kata JK kepada wartawan di kantor Wakil Presiden RI, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (22/12/2014).

Salah satu pertimbangan pemerintah dalam mendukung gagasan itu adalah kualitas premium yang rendah, hal itu sedikit banyaknya bisa mengganggu mesin kendaraan. Namun gagasan itu tidak bisa direalisasikan segera, karena infrastruktur yang ada kurang memadai.

Gagasan tersebut awalnya direkomendasi oleh Tim Reformasi Tata Kelola Migas menyampaikan rekomendasi pertamanya, yakni PT Pertamina (Persero).

Premium direkomendasikan dihapus karena dinegara lain bensin jenis itu sudah jarang digunakan, dan tidak jelas patokan harga bakunya.

Selama ini minyak yang dihasilkan dari sumur-sumur di Indonesia tidak semua bisa diolah menjadi bensin Pertamax yang diwacanakan mengganti bensin Premium.

Selama ini untuk memenuhi kebutuhan itu pemerintah harus impor. JK mengakui dengan penghapusan bensin Premium maka konsumsi bensin Pertamax akan meningkat, begitu pun impornya.

"Tentu kan namanya diganti. Kalau dihilangkan pasti segalanya tinggi," jelasnya.

Namun demikian ia menampik bila gagasan tersebut dianggap menyusahkan rakyat kecil, karena harga bensin Pertamax lebih mahal dari bensin Premium.

Kata dia kualitas bensin Pertamax jauh lebih baik, dan tidak akan mengganggu mesin kendaraan. Seharusnya masyarakat justru lebih terbantu menurutnya.

Kapal perang pesisir Amerika Serikat ([AS](2150475 "")) USS Fort Worth (LCS3) dilaporkan tiba di Jakarta pada 22 Desember. Kapal tersebut ada di Jakarta dalam rangka menjalankan rotasi penempatan.

Rotasi ini akan berlangsung selama 16 bulan. Di Indonesia, USS Fort Worth ditujukkan guna mendukung kebijakan penyimbangan kembali AS di Indo-Asia-Pasifik.

Sambangan USS Forth Worth di Jakarta merupakan yang pertama di Asia Tenggara, sekaligus kunjungan kapal jenis kapal perang pesisis (LCS) pertama di Indonesia. Kedatangan kepal perang pesisir tersebut disambut langsung oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Robert Blake, Pangarmabar Laksamana Muda TNI Widodo, Panglima Task Force 73 U.S. Armada ke-7, Laksamana Muda Charlie Williams dan Panglima Destroyer Squadron 7, Kolonel laut  Fred Kacher.

Dalam sambutannya Laksamana Muda Williams menyebut kedatangan Fort Worth di Jakarta adalah program pertama dari sejumlah program kerjasama Angkatan Laut AS dengan angkatan laut negara-negara lainnya di kawasan Pasifik.

"Kunjungan ini juga merupakan cerminan kemitraan kami yang sangat kuat dan terus berkembang dengan TNI AL," sebut Williams seperti dilansir dari Keterangan Pers yang dikirim Kedutaan AS kepada Liputan6, Senin (22/12/2014).

Sekedar informasi ukuran dari kapal Forth Worth sama dengan kapal perang yang dioperasikan oleh AL lainnya di Asia Tenggara, sehingga dapat digunakan untuk latihan bersama seperti Cooperation Afloat Readiness and Training (CARAT). Fort Worth akan kembali ke Indonesia pada 2015 sebagai bagian dari latgab CARAT.

Selama penugasannya, Fort Worth dilengkapi dengan 'paket' peralatan perang permukaan, seperti  meriam kaliber 57mm dan peluncur rudal (rolling airframe missile launcher) dan 2 meriam kaliber 30mm, 2 kapal karet 11-meter berburitan keras, serta 2 tim keamanan masing-masing 6 orang.

Perlengkapan lainnya yaitu detasemen Helicopter Maritime Strike Squadron (HSM) 35, skuadron helikopter expedisi gabungan pertama di angkatan laut. Detasemen ini terdiri dari satu helikopter MH-60R Seahawk dan satu heli nirawak jenis MQ-8B Fire Scout.  Heli Fire Scout ini akan membantu MH-60R dalam memperluas jangkauan dan ketahanan, sehingga meningkatkan pengindraan  maritime kapal perang tersebut.

Sejak bertolak dari San Diego pada 17 November, Fort Worth telah melintasi Samudera Pasifik dan berkunjung ke Hawaii serta Guam. Selepas kunjungannya di Jakarta, Fort Worth akan berlayar menuju Singapura, yang merupakan pusat perawatan dan logistik utama LCS yang secara bergilir ditugaskan di Armada ke-7. (Mut)

Selama dua bulan terakhir Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) sudah menghemat sekitar Rp 4 miliar rupiah. Penghematan tersebut antara lain berasal dari penghematan biaya perjalanan, dan pelarangan rapat di hotel.

Kemenpan RB, Yuddy Chrisnandi Kepada wartawan di kantor Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla atau yang akrab dipanggil JK, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (22/12/2014), mengatakan bahwa di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), penghematan selama dua bulan terakhir mencapai sekitar Rp 16 miliar.

"Itu baru dua bulan lho, belum lagi kedepannya, dan kita kan ada tiga puluh empat kementerian," katanya.

Selain itu ada juga kantor-kantor pemerintahan daerah, mulai dari Provinsi, Kabupaten hingga tingkat kota. Belum lagi lembaga-lembaga pemerintah lainnya, yang juga sudah melakukan penghematan.

"Kalau kita berhemat, berbuat baik, uang dikumpulkan untuk program rakyat," ujarnya.

Larangan rapat di hotel itu diwajibkan di setiap lembaga pemerintah sesuai urat edaran Nomor 10 Tahun 2014 terkait larangan rapat di hotel. Larangan. Kebijakan tersebut mulai berlaku pada 1 Desember kemarin, namun sejumlah kementerian seperti yang dipimpin Yuddy telah menerapkan kebijakan tersebut sejak dua bulan lalu.

Selain itu Presiden Joko Widodo dan JK juga telah menetapkan kebijakan pemangkasn anggaran perjalanan. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan soal moratorium pembangunan gedung baru, serta perekrutan Pegawai Negri Sipil (PNS).

Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik Sofyano Zakaria menyatakan pemerintah harus mengungkap pengadaan RON 88 (BBM jenis premium) saat ini, tidak merugikan negara.

"Penjelasan oleh pemerintah itu, terkait rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas (TRTKM) agar menggunakan premium RON 92 dari saat ini RON 88," kata Sofyano Zakaria saat dihubungi di Jakarta, Minggu malam.

Sofyano menjelaskan BBM premium atau RON 88 sudah ada sejak tahun 98-an. Apakah selama ini, penurunan RON (Down grade dari RON 92 menjadi 88) tersebut tidak diketahui oleh pemerintah yang selama itu berkuasa dan apa juga tidak diketahui DPR RI (Komisi VII DPR RI) ?. Jika sudah diketahui oleh pihak-pihak tersebut, pertanyaannya mengapa mereka tidak "Mempermasalahkan" hal tersebut, kata Sofyano.

Yang menjadi pertanyaan mendasar dan perlu dijelaskan oleh TRTKM, apakah penurunan RON dari RON 92 menjadi RON 88, tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan dan apakah tidak ada muatan `permainan` anggaran atas produksi RON 88 tersebut, katanya.

Menurut dia, apa yang menjadi dasar pertimbangan utama perlunya proses RON 88 ini diungkapkan atau "dipermasalahkan" setelah belasan tahun hal ini berlaku.

"Publik sudah mengetahui bahwa premium RON 88 sudah dipergunakan sejak tahun 98-an. Apakah sejak tahun 98-an tersebut proses produksi RON 88, juga merupakan down grade dari RON 92. Seharusnya itu juga dijelaskan oleh TRTKM," ujarnya.

Jika proses "down grade" saat ini dipermasalahkan oleh TRTKM atau oleh pemerintahan Jokowi, harusnya diselidiki dan dinyatakan ke publik apakah selama adanya RON 88 ada kerugian negara yang timbul akibat proses down grade tersebut. Jika tidak ada kerugian negara yang timbul atas hal tersebut, maka temuan tersebut, di mata publik tidak akan "bermakna" serius dan bisa dinilai sebagai "temuan" yang biasa-biasa saja, kata Sofyano.

"Kalau penurunan RON tersebut (dari 92 menjadi 88) bukan merupakan pelanggaran hukum atau bukan merupakan hal yang merugikan bagi negara, lalu apakah perlu pemerintah harus memperhatikan dan melaksanakan rekomendasi TRTKM itu," ungkap Direktur Puskepi.

Hasil survei yang dilakukan Cyrus Network menyebutkan, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla memiliki dukungan politik paling lemah. Namun demikian, dukungan publik terhadap Presiden ke-7 tersebut sangat kuat.

"Karena support parlemen hanya didukung partai koalisi minoritas. Kedua presiden ngga punya kontrol efektif terhadap satupun partai," kata CEO Cyrus Network Hasan Nasbi di Jakarta, Minggu (21/12/2014).

Menurutnya, meskipun diusung PDIP, namun Megawati Soekarnoputi ialah pemegang mandat tertinggi di tubuh partai berlambang moncong banteng itu.

"Begitu juga JK yang ngga punya kontrol efektif terhadap partai manapun. Jadi ini posisi politik paling lemah," kata Hasan.

Dari hasil survei yang dilakukan mulai tanggal 1 sampai 7 Desember tersebut kata Hasan, jika pemilihan dilakukan hari ini, dukungan terhadap pemerintahan Jokowi-JK hanya turun dua persen.

"Ini jadi modal kuat untuk tetap percaya diri. Namun sekaligus juga jadi warning. Pemilih jadi lebih kritis," katanya.

Untuk diketahui,n sebanyak 1.220 orang menjadi responden dalam survei ini. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka. Dengan tingkat kepercayaan 94 persen, margin of eror sebesar kurang lebih 3,1 persen.

Hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat atau FOMC The Fed dan langkah intervensi Bank Indonesia (BI) mampu mendongkrak laju rupiah untuk mengakhiri pekan ini, Jumat 19 Desember 2014, di zona hijau. Rupiah pun menanjak sebanyak 65 poin atau 0,52 persen dibandingkan perdagangan sehari sebelumnya.

Pantauan dari data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia, rupiah tembus ke level Rp12.500 per dolar AS. Meski masih bertahan di kisaran Rp12.000, tetapi target level resistance (batas atas) di Rp12.540 pun berhasil terlampaui.

Seperti diketahui, level Rp12.500 merupakan kenaikan tertinggi selama satu pekan ini. Rupiah mengawali Rp12.599 (15 Desember), tetapi malah anjlok makin dalam ke Rp12.900 (16 Desember).

Kemudian, selama tiga hari berturut-turut, rupiah menunjukkan kekuatannya dengan mengalami kenaikan, yakni Rp12.720 (17 Desember), Rp12.565 (18 Desember), dan Rp12.500 (19 Desember).

Faktor global

Meski terdapat sentimen kembali meningkatnya harga minyak mentah dunia seiring dengan kembali meningkatnya tensi geopolitik di Libya, dan aksi mogok pekerja tambang minyak di Nigeria, namun belum signifikan mengimbangi masih berlanjutnya penguatan dolar AS. Akibatnya, laju rupiah kembali kian tertekan.

Lalu, sentimen dari meningkatnya suku bunga Rusia menjadi 17 persen dari 10,5 persen secara tidak terduga. Dan, terapresiasinya yen setelah merespons masih turunnya harga minyak, tidak berimbas positif pada rupiah yang semakin hari makin tertekan.

Faktor domestik

Belum lagi, masih adanya persepsi bahwa seolah-olah BI menyetujui pelemahan tersebut karena dianggap sudah sesuai dengan fundamental ekonomi Indonesia, penilaian masih berlanjutnya kenaikan BI Rate dan maraknya jatuh tempo utang para korporasi turut menambah sentimen negatif.

Meski pelemahan masih terjadi, dapat tertahan dengan adanya intervensi dari BI senilai Rp200 miliar melalui pembelian obligasi. Kekhawatiran terhadap masih berlanjutnya pelemahan berhasil ditepis dengan menguatnya rupiah setelah melemah tajam sejak 11 Desember 2014 seiring dengan sentimen melonjaknya laju dolar AS.

Tampaknya, imbas intervensi BI tersebut cukup mampu membangkitkan persepsi positif terhadap rupiah. Meski, pergerakan poundsterling, yuan, hingga yen cenderung melemah, tetapi tidak terlalu berimbas negatif pada rupiah seiring spekulasi akan adanya intervensi dari Bank Indonesia.

Kepala Riset PT Woori Korindo Securities Indonesia, Reza Priyambada mengatakan bahwa hasil rapat FOMC yang memberikan sinyal belum akan dinaikkannya suku bunga The Fed memberikan angin segar bagi rupiah untuk dapat melanjutkan penguatannya.

Meski yuan dan won melemah, namun lanjutnya, tidak menghalangi rupiah untuk dapat bergerak positif seiring adanya sentimen tambahan tersebut dari penguatan poundsterling dan pernyataan BI yang dinilai cukup positif di mana memberikan sinyal kepastian level yang akan dijaga, yaitu di level Rp11.900-12.300.

"Dolar AS memang sempat menguat seiring dengan adanya spekulasi kenaikan suku bunga The Fed yang akan terjadi pada kuartal pertama 2015. Namun, rupiah juga tidak tertahankan untuk bergerak naik. Masih adanya sentimen positif dari The Fed tersebut menjadi angin segar bagi rupiah sehingga target resistance Rp12.540 sukses terlewati," ujarnya kepada VIVAnews.

Menurut dia, rupiah diperkirakan tetap melanjutkan penguatan pada pekan depan. Rupiah, kata dia, masih belum bergerak jauh dan cenderung di kisaran Rp12.975-12.480 (kurs tengah BI). (art)

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) menyatakan tidak gentar menghadapi ancaman parlemen ibu kota yang bakal menolak pengalokasian anggaran untuk mendukung kerja sama pengembangan peternakan dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

"MoU yang sudah kita tanda tangani ini akan ditindaklanjuti oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, sehingga tidak ada sangkut pautnya dengan DPRD," katanya di Kupang, Sabtu, usai penandatangan nota kesepahaman dengan Gubernur NTT Frans Lebu Raya yang disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Ahok mengatakan MoU dengan Pemerintah NTT ini merupakan kelanjutan dari kesepakatan yang sudah dikomunikasikan antara mantan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dengan Gubernur Frans Lebu Raya.

"Jadi, ruang politik dari parlemen untuk mempersoalkan anggaran terkait kerja sama tersebut, tampaknya tidak ada. Tetapi, jika parlemen mempersoalkan, misalnya, saya akan hadapi," katanya menegaskan.

Ia menambahkan semua pihak harus berpikir positif karena bagaimana pun penduduk Jakarta yang menghabiskan sekitar 160 ton daging sapi dalam sehari itu harus terus disuplai.

"Dari pada kita impor, mendingan kerja sama dengan NTT yang memang daerah penghasil ternak," ujarnya.

Anggaran yang akan dialokasikan Pemprov DKI Jakarta terkait kerja sama dimaksud masih dihitung dan dianalisa, meski sebelumnya sudah dikabarkan mencapai sekitar Rp2 triliun.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik sebelumnya mengatakan rencana investasi ternak sapi di Nusa Tenggara Timur senilai Rp2 triliun itu hanya sebuah mimpi belaka.

"Siapa yang melaksanakan dan bertanggung jawab, bagaimana bentuk investasinya, dan apa keuntungan DKI Jakarta, sampai sekarang kami belum tahu. Ini hanya khayalan," kata Taufik yang juga Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta itu.

Dia mengatakan investasi dengan menggunakan anggaran daerah bukan kegiatan main-main. Sebelum dilaksanakan, kegiatan itu harus melewati berbagai tahapan, salah satunya kajian teknis.

Hasil kajian itu harus dipaparkan kepada DPRD DKI Jakarta. DPRD DKI Jakarta pun belum tentu menyetujui kegiatan itu, apalagi anggaran investasi mencapai Rp2 triliun.

"Sampai sekarang kami belum menerima kajian itu. Bagaimana mungkin kegiatannya bisa dilaksanakan," ujarnya.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Abdul Ghani tidak mengetahui pemerintah setempat akan melakukan investasi di sektor peternakan sapi di NTT.

Ghani pun merasa kaget setelah mendapat informasi bahwa Pemerintah DKI Jakarta dan Pemerintah NTT sudah menandatangani nota kesepahaman terkait rencana yang direalisasikan tahun 2015.

Dia menegaskan Fraksi Gerindra menolak rencana itu. Alasannya, wilayah NTT terlalu jauh dari Jakarta.

Jika ingin berinvestasi ternak sapi, kata dia, lebih efesien dan optimal di Tapos, Bogor. Peternakan sapi di Tapos itu sudah lama, terjamin kualitasnya dan cukup terkenal.

Di Tapos, lanjutnya, terdapat tempat pembibitan, penggemukan dan pemotongan sapi. Bahkan ada peternakan khusus sapi perah.

"Kalau investasi sapi di NTT itu membutuhkan biaya yang besar, proses sulit dan pendistribusian daging sapi yang lama. Kenapa harus investasi jauh-jauh di NTT, kalau ada yang lebih baik di Tapos, Bogor," katanya.(rr)

Politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, kerap melontarkan komentar yang membuat panas telinga. Tak terkecuali tentang masalah ganti rugi kepada korban lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, yang direncanakan digelontorkan Pemerintah Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Ruhut,  kebijakan Jokowi yang bersedia memberi talangan ganti rugi seharusnya menjadi perhatian politikus Partai Golkar, terutama Ketua Umumnya, Aburizal Bakri alias Ical. Sebab selama ini dia menilai Ical kerap mengambil sikap yang berseberangan dengan pemerintah Jokowi.  "Ical harus tahu diri. Sudah dibantu kok masih berlagak kritis. Bisa diketawai kodok nanti," kata Ruhut, Jumat, 19 Desember 2014.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla  mengatakan, pemerintah menyiapkan dana talangan sebesar Rp 781 miliar untuk korban lumpur Lapindo. Kebijakan pemerintah ini merupakan pelaksanaan dari putusan Mahkamah Konstitusi pada awal tahun ini

Kalla menjelaskan, dana yang digelontorkan itu nantinya harus diganti oleh  Lapindo selama  empat tahun. Jika kewajiban itu tidak dipenuhi,  pemerintah akan menjual aset Lapindo termasuk lokasi rumah penduduk yang telah dibayarkan dana kompensasinya karena terkena semburan lumpur . "Kalau lumpur itu berhenti, dan pasti berhenti, nilainya akan triliunan rupiah," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jumat, 19 Desember 2014.

Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami rekening mencurigakan milik mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo berdasarkan data yang diberikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

"Foke (Fauzi Bowo) sudah didalami, yang lainnya belum, yang lainnya kita gak terima, yang nanganin kejaksaan," kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja di gedung KPK Jakarta, Jumat.

Sebelumnya diberitakan PPATK menyerahkan data rekening mencurigakan sejumlah kepala daerah dan mantan kepala daerah kepada KPK dan Kejaksaan, dua nama yang disebut-sebut masuk ke KPK adalah Fauzi Bowo dan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin.

"Yang ada paparannya baru Foke," jawab Adnan saat ditanya mengenai pendalaman rekening mencurigakan milik Alex Noerdin.

Pendalaman yang dimaksud Adnan adalah sumber dan aktivitas penggunaan uang.

"Sedang didalami tapi belum sampai penyelidikan. Pendalamannya ya hubungannya, asal muasal, bagaimana proses uang itu, kemudian bagaimana dia mempertanggungjawabkan rekening itu," ungkap Adnan.

Adnan juga menegaskan bahwa Foke dapat dipanggil bila diperlukan.

"Kalau perlu kita panggil," tambah Adnan.

Pendalaman tersebut juga termasuk kemungkinan upaya Foke untuk menyamarkan kepemilikan harta dengan mengatasnamakan keluarga atau perusaahaan.

"Bagaimana sama-sama mengoptimalkan pasal dalam UU Pilkada atau perppu-nya mengenai uji publik. Itu kita memperkuat uji publiknya, sehingga bisa mencegah, ya seperti itu," ungkap Adnan.

Diberitakan bahwa pada periode Februari-Desember 2012, Foke diduga menerima dana Rp60 miliar ketika masih menjabat Gubernur DKI Jakarta. Foke akan mencalonkan diri kembali sebagai gubernur sehingga dana itu diduga untuk kepentingan kampanyenya.

Uang yang masuk ke rekening Foke terlacak sebagai hasil pemindahbukuan dari rekening dua perusahaan yang diduga sebagai penampung uang dan mendapakan dana dari lima perusahaan di luar negeri.


Dua di antara lima perusahaan itu tercatat sebagai perusahaan pembiayaan di Hong Kong dan perusahaan properti di Inggris

Pemerintah akan mengulurkan tangan membantu membayarkan ganti rugi korban [lumpur Lapindo](2149507 "") di Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK optimistis lumpur di wilayah itu akan berhenti dan mendatangkan keuntungan yang berkali-kali lipat.

"Sederhananya gini, tanah itu 1 ribu hektare, jadi 10 juta meter persegi. Kalau harga sekarang Rp 1 juta, nilainya Rp 10 triliun. Lapindo tak rugi kalau (lumpur) berhenti, kembali modal itu," kata JK di kantor Wapres, Jakarta, Jumat (19/12/2014).

"Rakyat juga senang dibayar 5 kali lipat atau lebih dari NJOP-nya. Itu harga tanah 5 kali lipat dari sebelumnya, pemerintah selesai masalah, Lapindo kembali modalnya. Kalau tak bayar ya pemerintah ambil itu."

Biar Rakyat Tenang

Saat ini, kata dia, yang dilakukan pemerintah adalah melakukan transaksi jual-beli, bukan sekadar membantu ganti rugi. PT Lapindo Brantas diberi waktu 4 tahun untuk mengganti uang pemerintah.

"Jadi pemerintah talangi dulu agar rakyat tenang‎. Tapi ini bukan ganti rugi, tapi jual-beli, pahami itu dulu," ujar dia.

"Sekarang Lapindo punya tanah yang sudah dilunasi 1 ribu hektare. Itu harus dijaminkan pada pemerintah, pemerintah kasih batas waktu 4 tahun. Membantu rakyat, dengan jaminan Lapindo. Begitu Lapindo 4 tahun tak bayar, negara ambil alih Lapindo," imbuh JK.

Pemerintah akan menggunakan APBN 2015 untuk menalangi PT Lapindo Brantas sebesar Rp 781 miliar. JK mengatakan hal itu tak akan membuat negara merugi.

"Tidak akan. Kalau berhenti, negara untung. Kalau tak berhenti, ya tunggu sampai berhenti. Bisa berhenti 5 tahun mendatang, ada kasus-kasus yang berhenti 10 tahun, 20 tahun, ada tak berhenti, tapi ini pasti berhenti," tutur dia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah setuju membayar sisa ganti rugi korban lumpur Lapindo sebesar 20 persen lahan yang masuk area terdampak. Dana itu akan dianggarkan dalam APBN tahun depan.

Diakui dia, aset tanah area yang terkena dampak [lumpur Lapindo](2149181 "") memiliki nilai sekitar Rp 3 triliun. Soal persetujuan DPR, pemerintah tak khawatir karena mengacu pada putusan MK bahwa rakyat tak boleh dibiarkan sengsara.

Gubernur DKI Jakarta 2007-2012, Fauzi Bowo, mengalami lonjakan harta senilai belasan miliar rupiah selama dua tahun. Rentang waktu 2010-2012, harta pria yang beken disebut Foke itu naik Rp12.453.671.477 atau 12,4 miliar.
Berdasarkan catatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada laman KPK, harta Foke pada 14 Maret 2012 tercatat Rp59.389.281.068 sementara pada 26 Juli 2010 harta tersebut 'hanya' Rp46.935.609.591 atau Rp46,9 miliar.
Selain itu, kekayaan Foke dalam bentuk mata uang Dollar Amerika juga meningkat 125 ribu dollar Amerika Serikat dari 200 ribu menjadi 325 ribu dollar AS.
Setelah ditelusuri, lonjakan kekayaan Foke berasal dari aset harta bergerak lainnya. Pada 2010, harta bergerak lainnya hanya senilai Rp9.383.550.000, dan bertambah 10 miliar rupiah pada tahun 2012 menjadi Rp19.275.050.000.
Berdasarkan penelusuran Tribunnews, koleksi barang-barang seni dan antik yang berasal dari hibah perolehan 2011 menjadi penyumbang terbesar di kategori harta bergerak lainnya.
Pada tahun 2010 nilainya hanya 704.550.000 dan melonjak belasan kali lipat pada tahun 2012 menjadi Rp11.646.050.000 atau Rp11 miliar.
Lonjakan Kekayaan Foke juga disumbang dari aset giro dan setara kas lainnya. Pada tahun 2010, kekayaan tersebut senilai Rp1.578.255.591 dan meningkat empat kali lipat menjadi Rp4.818.365.076 pada 2012.
Foke adalah seorang birokrat. Karirnya banyak dihabiskan di Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Foke pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta 1998-2002, Wakil Gubernur DKI Jakarta 2002-2007 dan Gubernur DKI Jakarta 2007-2012.
Foke kemudian mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017 bersama pasangannya Nachrowi Ramli melalui Partai Demokrat. Namun pasangan berjuluk Foke-Nara itu keok di putaran kedua oleh Pasangan Joko Widodo-Basuki T Purnama.

Bendahara Umum Partai Golkar Versi Ical, Bambang Sosatyo meminta kedua kubu untuk waspada. Menurutnya, ada pihak lain yang telah membuat situasi internal Golkar pecah.

"Awas penumpang gelap!" kata Bambang kepada Republika Online, pada Jumat (19/12).

Bambang menegaskan, kedua kubu baik Ical maupun Agung Laksono perlu sama-sama mewaspadai adanya 'penumpang gelap'. Menurutnya, mereka memiliki niat untuk mengambil keuntungan dari kekisruhan di Golkar.

Bambang mengungkapkan, saat ini bukan waktunya lagi saling gertak dan saling ancam. Menurutnya, hal itu bukanlah budaya dan karakter partai Golkar.

Bambang menyatakan, sejak dahulu Golkar selalu menggunakan cara-cara yang bermartabat dan elegan. Selain itu, Golkar juga melakukan segala sesuatu berdasarkan aturan dan hukum.

Anggota DPR RI ini berharap kedua kubu, yakni Ical dan Agung Laksono untuk tidak perlu saling menuding. Kedua pihak tidak perlu menuding untuk mencari pihak yang memulai. Selain itu, mereka juga tidak perlu menuduh pihak yang secara tidak sadar dijadikan kuda troya pihak ketiga.

"Ada pihak ketiga yang ingin menghancurkan partai Golkar dari dalam," ungkapnya.

Menurut Bambang, kedua pihak juga tidak perlu mencari tahu pihak yang salah atau benar. Atau, mengenai munas yang sah dan diakui atau tidak. Bambang menegaskan, masalah ini lebih baik diserahkan saja ke pengadilan, biar nanti yang akan menilai dan memutuskan.

Bambang mengungkapkan, sikap untuk tidak saling menuding merupakan hal penting dan dibutuhkan kedua belah kubu saat ini. "Kalau dalam istilah perang adalah gencatan senjata, bukan angkat senjata," jelasnya.

Seperti diketahui, Partai Golkar telah mengalami dualisme kepemimpinan antara kubu Ical dan Agung Laksono. Kedua kubu sama-sama menganggap hasil munas yang mereka lakukan sudah sah menurut AD/ART.

Untuk memperoleh pengakuan, kedua kubu pun berusaha untuk menyampaikan kepengurusan mereka kepada Kemenkumham. Namun, hasil yang diputuskan Kemenkumham belum bisa memuaskan kedua belah pihak.

Kedua belah pihak pun sepertinya akan mengambil jalan hukum melalui pengadilan. Hal ini dilakukan jika islah tidak bisa menyelesaikan masalahnya.

Rencana pencabutan subsidi BBM jenis premium tidak lantas mendapat dukungan dari Pertamina. Direktur Pemasaran dan Perdagangan Pertamina Ahmad Bambang menilai, ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah. Bambang menilai, sampai saat ini pemerintah belum adil dalam mengelola perizinan SPBU asing dibanding dengan SPBU Pertamina.

"Pemerintah harus melihat lagi prinsip keadilan antar negara. Begitu susahnya Pertamina mendapatkan ijin membangun SPBU di negara lain, even di Asean karena adanya entry barrier, namun kok mudahnya para pesaing atau pemain baru buka SPBU di Indonesia," jelas Bambang kepada Republika, Kamis (18/12).

Poin lain yang Bambang sorot adalah kebenaran harga premium non-subsidi. "Apa betul kalau tidak subsidi harganya di bawah Rp 8500 perliter, karena tentu saja pelaku pasar akan menambah keuntungan," jelas Bambang. Untuk itu, bambang meminta pemerintah agar tidak gegabah dalam menentukan kebijakan, khususnya terkait dengan pencabutan subsidi premium.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengungkapkan keputusan untuk menunda pemilihan kepala daerah secara serentak sepenuhnya ada di tangan DPR. Pihaknya akan membicarakan soal ini dengan DPR pascareses berakhir.

"Kami ikut DPR, apapun harus kami hargai. Karena itu ranah DPR," kata Tjahjo Kumolo ditanya wartawan di Jakarta, Kamis (18/12/2014).

Untuk diketahui, Pilkada serentak pada 2015 diatur dalam Perppu nomor 1 tahun 2014 Tentang Pilkada Langsung yang diterbitkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bila Perppu tersebut diterima dan disahkan DPR, Tjahjo berharap draf revisi undang-undang segera dapat dibahas bersama dengan Kemendagri dan KPU.

"Ya intinya kami dengan KPU sudah koordinasi mengenai plan A plan B-nya sudah kami siapkan. Baik dalam arti DPR setuju, atau ada peningkatan atau penyempurnaan dalam Perppu tersebut," ujarnya.

Berdasarkan Perppu tersebut, KPU sudah menyusun jadwal pelaksanaan pilkada serentak yang digelar di bulan Desember 2015. Menurut KPU, waktu tersebut adalah yang paling memungkinkan dengan mempertimbangkan instruksi Perppu bahwa pilkada serentak harus dilakukan di tanggal dan bulan yang sama di tahun 2015.

Namun dalam susunan draf Peraturan KPU, keserentakan hanya berlangsung pada pemungutan suara putaran pertama, sedangkan pelantikan kepala daerah terpilih berpotensi tidak serentak. Mengingat dalam pilkada memungkinkan terjadi sengketa TUN dan sengketa hasil sehingga menyebabkan konsekuensi hukum yakni proses penyelesaian sengketa, bahkan pemungutan suara putaran kedua.

Atas dasar itu KPU ingin agar pilkada serentak diundur menjadi tahun 2016.

Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri mengatakan pihaknya menengarai masih banyak korupsi dalam pengadaan modul pelatihan guru pengawas Kurikulum 2013 selain yang sudah dilaporkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Yang dilaporkan ICW itu baru temuan di satu unit kerja Kemendikbud di Malang yang melakukan pengadaan untuk tiga provinsi. Sangat mungkin di unit lain, yang melayani pengadaan untuk provinsi lain, juga ada korupsi dengan modus yang sama," kata Febri Hendri dihubungi di Jakarta, Jumat. Demikian dikutip antara.

Karena itu, dia berharap laporan ICW ke Kemendikbud ditindaklanjuti dengan memeriksa unit-unit kerja lain. Meskipun indikasi korupsi yang ICW temukan nilainya relatif tidak besar, tetapi bila dilakukan oleh banyak unit, maka kerugian negara akan semakin besar.

"Yang ditemukan di Malang nilainya Rp 983 juta dengan potensi kerugian negara Rp 786 juta. Karena tidak ada Rp1 miliar, maka kami laporkan ke Kemdikbud untuk ditindaklanjuti, bukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," tuturnya.

Febri mengatakan modus korupsi yang ICW temukan adalah penggelembungan harga. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Bidang Otomotif di Malang melayani pengadaan 22.221 modul untuk pelatihan guru pengawas bagi 6.221 sekolah di Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Tengah dan Gorontalo.

Dari dokumen-dokumen dan investigasi yang dilakukan ICW, ditemukan penggelembungan harga hingga Rp 30 ribu ke atas. Biaya produksi satu unit modul yang rata-rata hanya Rp 10.500 digelembungkan menjadi Rp40 ribu, bahkan Rp 60 ribu.

"Karena itu, dari seharusnya biayanya hanya Rp 300 jutaan, anggarannya sampai Rp 983 juta. Itu baru satu P4TK di Malang. Masih banyak P4TK lain yang juga melayani pengadaan modul," katanya.

Laporan temuan indikasi korupsi itu sudah dilaporkan ICW ke Kemdikbud dan diterima Inspektur Jenderal Haryono Umar pada Selasa (16/12).

"Saat itu, pihak Kemdikbud menyatakan akan menindaklanjuti laporan kami dengan memeriksa langsung ke lapangan," jelasnya.

Presiden Jokowi sore ini telah menyepakati pembelian aset PT Minarak Lapindo yang menyebabkan bencana lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur. Perusahaan yang sebagian milik Aburizal Bakrie itu tidak mampu membayar sisa ganti rugi terhadap korban lumpur senilai Rp 781 miliar.

"Diputuskan rapat tadi pemerintah akan membeli itu (aset Lapindo)," ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta.

Namun, Jokowi minta pembelian aset itu harus seluruhnya diberikan kepada pemerintah. Hal itu agar Lapindo membayar kerugian tersebut langsung kepada pemerintah bukan pada penduduk setempat.

"Lapindo harus menyerahkan semuanya tanah yang ada di peta berdampak," ujar Basuki.

Sebab, selama ini penduduk setempat yang terkena dampak lumpur Lapindo sudah sangat sengsara, tidak juga dilunasi ganti rugi oleh PT Minarak Lapindo. Pertimbangan ini diputuskan lebih kepada kesejahteraan rakyat yang dalam hal ini penduduk yang terkena dampak lumpur yang dirugikan.

"Tujuannya pemerintah tidak membeli tanah tetapi untuk membantu masyarakat. Gunanya dengan semangat itu supaya nanti kalau sudah diberikan semua ke pemerintah berkas-berkas tanah sebesar Rp 303 triliun, " ujarnya.

Pemerintah memberikan tenggat waktu pelunasan hutang Lapindo kepada pemerintah selama 4 tahun. Jika Lapindo tidak juga dapat melunasi, maka seluruh aset Lapindo dimiliki oleh pemerintah.

"Lapindo diberi waktu 4 tahun kalau mereka bisa melunasi Rp 781 miliar maka tanah itu akan diberikan lagi dikembalikan lagi ke Lapindo. Kalau tidak pemerintah akan sita," ujar Basuki.

Sementara itu, Menteri Sosial Khofifah menambahkan sisa 20 persen yang tidak dibayarkan oleh Minarak Lapindo akan dibeli pemerintah. Namun, ganti rugi sekitar 80 persen yang sudah dibayarkan oleh pemerintah akan menjadi colateral.

"Jadi yang dibayar (Lapindo) 80 persen, jaminan untuk membayar 20 persen karena sudah ada notulensi rapat bahwa minarak lapindo sudah tidak mampu menyelesaikan 20 persen. Oleh karena itu pemerintah segera berikan solusi, 80 persen akan menjadi colateral bagi pemerintah sampai 20 persen," ujar Khofifah.

Nantinya keputusan rapat ini akan dituangkan dalam Perpres yang segera disiapkan. "Ada nanti perpresnya, ini kan baru saja rapat," ujar Khofifah.

Sentimen positif dari pertemuan Komite Ekonomi Federal (FOMC Meeting) dan berlanjutnya intervensi Bank Indonesia di pasar uang membuat rupiah kembali menguat tajam. Pada penutupan pasar uang kamis ini, rupiah melesat 105 poin (0,83 persen) ke level 12.563 per dolar Amerika.

Rupiah menguat paling tinggi dibanding mata uang Asia lainnya. Rupee India menguat 0,66 persen ke 63,20 per dolar AS, ringgit juga menguat 0,66 persen ke 3,46 per dolar AS, dan baht hanya bergeser 0,05 persen ke 32,90 per dolar. Sementara mata uang yen, yuan, dan won masih melanjutkan pelemahan terhadap dolar AS.

Analis dari PT Monex Investindo Futures, Albertus Christian, mengatakan penguatan rupiah dipicu oleh pelemahan dolar di pasar global. Dolar tertekan setelah Gubernur Bank Sentral Amerika (The Fed) Janet Yellen mengatakan bahwa pihaknya masih akan menjaga suku bunga rendah. "Akibatnya, dolar kembali tertekan dan rupiah menguat."

Meski data-data ekonomi Amerika terus menunjukkan perbaikan, namun The Fed masih melihat bahwa indeks harga konsumen masih jauh di bawah target 2 persen. Saat ini, laju inflasi di AS berkisar 1,3 persen secara year-to-date. Rendahnya inflasi membuat The Fed tidak punya alasan untuk mempercepat era pengetatan moneter.

Menurut Albertus, rupiah menguat paling tajam karena pasar uang masih dijaga oleh bank sentral. Sejauh ini, euforia intervensi masih berlangsung. Sejak 15 Desember 2014, BI telah mengeluarkan sekitar US$ 500 juta untuk melakukan stabilisasi rupiah. "Injeksi likuiditas itu di antaranya untuk membeli rupiah di pasar uang dan surat berharga negara di pasar sekunder."

Ia memperkirakan bank sentral masih akan melakukan intervensi agar rupiah tetap stabil di kisaran 12.500 per dolar. Namun, adanya tren pelemahan dolar akan membuka peluang BI untuk menyudahi intervensinya.

Wacana penjualan gedung Kementerian BUMN oleh Menteri Rini Soemarno menuai kontroversi. Meski sebatas wacana, niat Rini menjual aset negara menuai kritik dan kecaman.

Gedung yang kini menjadi markas Kementerian BUMN ini, dulunya merupakan gedung milik Garuda Indonesia. Gedung ini menjadi saksi bisu penyelesaian krisis yang melanda maskapai penerbangan Garuda Indonesia pada 2006. Pemerintah memutuskan membeli gedung itu agar aset Garuda yang sangat strategis (ada di ring 1 pusat pemerintahan) tidak jatuh ke tangan asing.

Pengamat Ekonomi Said Didu menceritakan, atas dukungan DPR dan Kemenkeu disiapkan dana melalui APBN yang dicicil selama 3 tahun. Saat itu pemerintah membeli gedung tersebut sedikit memaksa karena hanya dibeli sedikit di atas NJOP bahkan tidak melalui lelang tapi hanya melalui appraisal.

"Pada dasarnya Garuda 'keberatan' menjual aset tersebut ke Pemerintah. Ada beberapa kali demo karyawan yang menolak. Selain karena harganya murah juga karena mereka tidak mau kehilangan aset strategis," ujarnya dalam siaran pers, Jakarta, Kamis (18/10).

Perjuangan mendapatkan aset itu tidak semudah membalik telapak tangan. Karena melibatkan opini dari DPR, BPK, dan penegak hukum. BPK diminta persetujuan karena awalnya Kementerian BUMN sudah membayar uang muka untuk membeli Gedung Danareksa. Namun atas pertimbangan menyelamatkan aset Garuda agar tidak jatuh ke tangan swasta.

Menteri BUMN saat itu Sofyan Djalil menyetujui pembatalan pembelian Gedung Danareksa dan membeli Gedung Garuda. Penggantian tersebut mendapatkan persetujuan dari BPK.

Said Didu menuturkan, sejak awal pembelian gedung ini, Kementerian BUMN menyadari bahwa kantor tersebut terlalu besar. Sehingga beberapa instansi lain/lembaga ikut menggunakan kantor tersebut, seperti KPK sejak 2008 menempati 1 lantai, Dewan Perubahan iklim mendapat satu lantai.

Berangkat dari sejarah panjang gedung BUMN, mantan Sekretaris Menteri BUMN ini menyarankan agar gedung itu tidak dijual. Efisiensi perlu didukung, namun tidak dengan menjual aset. Apalagi aset itu ada di ring 1 pusat pemerintahan, jantung ibu kota negara.

"Tapi mungkin bukan dengan cara menjual Kantor Kementerian BUMN yang lokasinya berada di lingkaran 1 (Jalan Merdeka). Cukuplah gedung Indosat yang menjadi saksi bisu pelepasan aset negara di lingkaran 1 tersebut. Gedung Indosat adalah satu-satunya gedung swasta yang saat ini ada di lokasi ring 1," papar dia.

Untuk efisiensi, kata dia mungkin lebih baik sebagian gedung tersebut disewakan ke pihak lain seperti SKK Migas dan BUMN /perwakilan BUMN yang saat ini masih menyewa kantor di berbagai tempat atah digunakan bersama dengan Kementerian/Lembaga yg belum memiliki kantor.

"Anggaran kementerian BUMN selama ini adalah yang terendah dari seluruh Kementerian dan Lembaga yang ada hanya sekitar Rp 200 - 300 miliar per tahun," tutupnya.

Rencana Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno yang ingin menjual gedung kementerian BUMN mendapat kecaman dari berbagai pihak. Rini berasalan, dirinya berniat menjual gedung yang memiliki 22 lantai tersebut terlalu besar bagi karyawan BUMN hanya berjumlah sekitar 250 orang.

Salah satu orang yang menentang penjualan gedung yang merupakan aset negara itu adalah Ahmad Dhani yang menuliskannya melalui akun Twitter pribadinya. Meski tidak menulis secara langsung nama Rini, namun pejabat yang saat ini berencana menjual salah satu aset negara adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia era Megawati Soekarnoputri tersebut.

"Gantung di Monas pejabat siapa saja yg mau jual aset negara...ADP," tulis Ahmad Dhani melalui akun Twitter pribadinya, Kamis (118/12).

Mantan Presiden Direktur PT Astra Internasional itu menjelaskan, dirinya berniat menjual gedung yang terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan No.13, Jakarta Pusat tersebut karena menganggap biaya operasional yang tinggi.

"Operasional cost-nya besar. Kami melihat ini berat, mesin pendinginnya tersentralisasi, gedung tinggi dan jumlah pegawai sedikit," kata Rini, di Jakarta, Senin (15/12).

Wacana ini justru dikritik DPR. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menganggap aneh alasan Menteri BUMN Rini Soemarno yang berniat jual gedung kementerian BUMN. Dia curiga, Rini juga ingin jual aset BUMN nantinya.

"Kalau masalah penjualan itu menurut saya cara berpikirnya terbalik. Seharusnya Meneg BUMN itu cara berfikirnya kreatif. Kalau hanya menjual seperti itu, jangan-jangan sebentar lagi BUMN mau dijualin," kata Fadli.