JhongGol

Sejumlah organisasi relawan pendukung Presiden Jokowi mendatangi gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), beberapa waktu lalu. Kedatangan mereka untuk meminta penjelasan posisi pengembang properti nasional berinisial APLN.

"Kami pertanyakan sekaligus meminta penjelasan, mengapa APLN mendapat izin melepas saham atas aset tanah di Telukjambe,"kata Koordinator Nasional (Kornas) Laskar Rakyat Jokowi, Riano Oscha, di Jakarta, Selasa (23/12/2014).

Menurutnya, tanah seluas 342 hektar ini statusnya bermasalah secara hukum karena masih dalam sengketa dengan para petani.

"Oleh karena itu, kami meminta respons serius dari semua pihak. Persoalan ini juga akan kita laporkan lagi kepada Presiden Jokowi," tegas Riano.

Perwakilan organisasi relawan Jokowi yang datang tersebut, di antara Sahabat Nusantara, Laskar Rakyat Jokowi (LRJ), Aliansi Nasionalis Nadhliyyin (ANN), Serikat Kerakyatan Indonesia (SAKTI), Gerak Jabar dan Gema Luber Jabar.

Selama ini Laskar Rakyat Jokowi merupakan bagian dari Tim Advokasi Petani Telukjambe yang bersengketa sejak lama. Para relawan menegaskan, mereka akan terus berjuang hingga hak rakyat atas tanahnya dipulihkan.

Gugatan para petani yang dirampas tanahnya seluas 350 hektar melalui eksekusi yang penuh kejanggalan, kini tengah berproses hukum di Pengadilan Negeri Karawang.

Majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, menghadiahkan vonis sembilan tahun penjara buat pensiunan PT Nindya Karya, Heru Sulaksono. Bekas Kepala PT Nindya Karya Cabang Sumatera Utara dan Aceh itu terbukti merugikan negara lebih dari Rp 313 miliar dalam proyek pembangunan Dermaga Sabang pada Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas Sabang pada 2004 sampai 2011, dan memperkaya diri sendiri serta melakukan pencucian uang.

"Mengadili, menjatuhkan putusan oleh karenanya kepada terdakwa Heru Sulaksono dengan pidana penjara selama sembilan tahun. Dikurangkan dari masa tahanan seluruhnya," kata Hakim Ketua Casmaya, saat membacakan amar putusan Heru, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (22/12).

Di samping hukuman badan, hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada Heru sebesar Rp 500 juta. Bila tidak dibayar, maka dia mesti mengganti dengan kurungan selama empat bulan.

Hakim Ketua Casmaya juga menjatuhkan pidana tambahan kepada Heru. Yakni membayar pengganti kerugian negara sebesar lebih dari Rp 12,625 miliar dari Rp 23 miliar dikurangkan dari harta benda yang sudah disita negara. Menurut Hakim Anggota Ugo, nilai uang pengganti menyusut karena duit itu tidak sepenuhnya dinikmati Heru.

Meski begitu, jika uang pengganti tidak dibayar paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Heru akan disita dan dilelang buat menutupi uang pengganti. Bila harta benda disita dan dilelang nilainya tetap tidak mencukupi pembayaran uang pengganti, Heru harus menjalani pidana penjara selama tiga tahun.

Pertimbangan memberatkan Heru adalah tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sementara keadaan meringankannya antara lain bersikap sopan dalam persidangan, belum pernah dihukum, dan masih memiliki tanggungan keluarga.
{content-split}
Hakim Anggota Saiful Arif menyatakan, Heru terbukti melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) 2006-2010 Teuku Syaiful Achmad selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan Ramadhani Ismy selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, dalam kegiatan proyek dermaga Sabang. Mereka disebut telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai kejahatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan secara melawan hukum. Heru melaksanakan pekerjaan pembangunan Dermaga Sabang pada Pelabuhan dan Perdagangan Bebas Sabang secara melawan hukum.

Pihak lain terbukti terlibat dalam kasus ini adalah pimpinan proyek sekaligus karyawan PT Nindya Karya cabang Sumut dan Aceh, Sabir Said, Direktur PT Tuah Sejati M. Taufik Reza, Kepala BPKS sekaligus kuasa pengguna anggaran pada 2004 Zubir Sahim, penanggung jawab Kepala BPKS dan kuasa pengguna anggaran Februari-Juli 2010 Nasruddin Daud, Kepala BPKS dan KPA 2011 Ruslan Abdul Gani, tenaga lepas BPKS Ananta Sofwan, dan pimpinan proyek 2004 Zulkarnaen Nyak Abbas. Sementara pihak swasta dianggap turut terlibat adalah Direktur PT Budi Perkasa Alam (BPA) 2007-2008 Zaldy Noor, Komisaris Utama PT BPA 2007-2011 Pratomo Santosanengtyas, Direktur PT Swarna Baja Pacific (SBP) 2007-2010 Pandu Lokiswara Salam, dan Direktur CV SAA Inti Karya Teknik dan Komisaris Utama PT Budi Perkasa Alam Askaris Chioe.

Menurut Hakim Anggota Anwar, proyek ini bermula pada 2004. Saat itu Heru mendapat informasi akan ada pembangunan Dermaga Bongkar Sabang, di Teluk Sabang, Desa Pasiran, Sabang, Banda Aceh. Tetapi, karena saat itu Aceh merupakan daerah konflik, maka mereka menggandeng kontraktor lokal bernama PT Tuah Sejati, juga pernah berkongsi dalam proyek lain. Mereka kemudian membentuk ikatan kerjasama operasi Nindya Sejati Joint Operation.

"Namun penyusunan Harga Perkiraan Sendiri yang tidak dilakukan PPK dan sudah dinaikkan (mark-up) adalah bertentangan dengan prinsip efisien dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah," ujar Hakim Saiful Arif.

Meski begitu, proses pelelangan dilakukan menyimpang karena Kepala BPKS pada 2004, Zubir Sahim, meminta Zulkarnain selaku pimpro merekayasa proses tender. Mereka juga menunjuk langsung Nindya Sejati JO sebagai pemenang lelang dan pelaksana proyek. Kemudian, pada 26 Oktober 2004, Heru menerima uang muka 20 persen dari nilai kontrak, yakni Rp 1,22 miliar. Tetapi anehnya, sampai masa kontrak selesai, Nindya Sejati JO sama sekali tidak melakukan pembangunan fisik. Pembangunan dimulai bertahap pada 2006 sampai 2011 setelah dilakukan peninjauan kembali proyek itu pada 2005.

Proses pengerjaan pun banyak mengalami penyimpangan. Antara lain menaikkan harga bahan baku dan jasa, konsultasi pembuatan Detailing Engineering Design, spesifikasi konstruksi dan barang tidak sesuai kontrak, sampai mengoper pekerjaan utama kepada pihak lain.

Heru terbukti memperkaya diri secara melawan hukum sebesar Rp 34 miliar lebih. Sementara Syaiful menerima Rp 7,4 miliar, Rp 3,2 miliar masuk ke kantong Ismy, Sabir menerima Rp 12,7 miliar, dan Bayu Ardhianto menerima Rp 4,3 miliar.
{content-split}
Sementara itu, pihak lain turut kecipratan duit korupsi adalah Saiful Ma'ali (Rp 1,2 miliar), Taufik Reza (Rp 1,3 miliar), Zainuddin Hamid (Rp 7,5 miliar), Ruslan (Rp 100 juta), Zulkarnaen (Rp 100 juta), dan Ananta (Rp 977 juta).

Kemudian, korporasi disebut menerima duit korupsi adalah PT Nindya Karya (Rp 44,6 miliar), PT Tuah Sejati (PT 49,9 miliar), PT BPA (Rp 14,3 miliar), dan PT SBP (Rp 1,7 miliar). Sedangkan pihak-pihak lain turut kecipratan duit korupsi mencapai Rp 129,5 miliar.

Dalam kasus korupsi, Heru terbukti melanggar dakwaan primer. Yakni Pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Sementara dakwaan kedua, Heru terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Dia terbukti sengaja menyamarkan, menyembunyikan, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, mengtransfer, mengubah bentuk, dan menyumbangkan sejumlah duit diduga hasil korupsi proyek pembangunan Dermaga Sabang pada Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas Sabang pada 2004 sampai 2011 dan proyek lainnya.

Hakim Anggota Ugo menyatakan, Heru menerima pemasukan lebih dari Rp 20 miliar dari hasil korupsi proyek Dermaga Sabang dan proyek-proyek lainnya dikerjakan Nindya Karya. Antara lain proyek Pembangunan BP2IP Aceh, Pembangunan PKS PTPN III Medan, Pembangunan Rumah Sakit Umum Pendidikan Universitas Brawijaya (RSPUB) Malang, Pembangunan Jalan dan Areal Parkir Bandara Kuala Namu, Medan. Uang itu lantas ditempatkan di lima rekening pribadi Heru. Yakni di rekening Bank Mandiri Cabang Medan nomor rekening 1050002264905, rekening Bank Mandiri nomor rekening 0700005472712 dan 0700006035054, serta rekening Bank BCA bernomor 1640525505. Duit juga ditransfer kepada lima orang, yakni Anik Martinah, Edy Susilo, Marzuki Bintang, Sri Haryanto, Firmansyah, Moch Subagjo, Kiming Marsono.

Heru juga membayarkan beberapa Polis Asuransi Prudential Life Assurance dan AXA Mandiri atas namanya, Rina Puspita H. (istri terdakwa), dan atas nama Neshya Ruriana Putri serta Hendar Nugrahadi Priambodo (anak terdakwa).

Dengan duit haram itu, Heru juga membayar iuran kegiatan golf di Bandung dan utang, membuat kartu kredit serta anggota Golf Bogor Raya, merenovasi rumah dan membeli perabotan, serta membeli perhiasan. Antara lain cincin berlian, giwang emas, dan gelang berlian.

Dia juga memakai fulus rasuah buat membeli beberapa kendaraan. Yaitu Honda City warna hitam bernomor polisi B 1006 AI, Honda Civic 2008 warna abu-abu metallik bernomor polisi N 333 SA, dan Honda CR-V 2008 warna abu-abu metallik nomor polisi B 1615 HE.

Heru juga membeli tunai sebuah sedan Volks Wagen (VW) Golf 1.4 TSI perak dari ruang pamer PT Wangsa Indra Permana di Wisma Indomobil seharga Rp 346 pada 10 September 2011. Tetapi mobil itu diatasnamakan adik Heru, Endah Nurcahya.

Heru juga menghamburkan duit korupsi buat membeli sedan Volks Wagen (VW) Beetle 1.2 transmisi otomatis putih 2012 bernomor polisi B 1117 RH. Kendaraan itu dibeli di ruang pamer Auto One di Kelapa Gading seharga Rp 607,5 juta pada 19 September 2012. Surat-surat mobil itu ternyata atasnama Direktur PT Jaka Geni, Didik Priyanto.

Heru juga kepincut membeli sebuah Toyota Harrier 2.4L A/T 2011 di ruang pamer VIP Motor seharga Rp 700 juta dengan duit haram. Mobil itu dibeli pada 30 Januari 2012 secara tunai, tapi surat-suratnya atas nama Komisaris PT Mandala Mitra Jaya, Sakti Arjunawan. Dia merupakan pemasok Katodik di Proyek Dermaga Sabang.

Tak hanya dihamburkan buat membeli kendaraan, perhiasan, dan asuransi, Heru juga membeli dua properti dari duit korupsi. Yakni membeli satu unit Apartemen Salemba seharga Rp 425 juta dari Djoko Prabowo. Selanjutnya, surat kepemilikan apartemen itu diatasnamakan Hendar (anak kandung Heru). Heru lantas membeli sebuah rumah di Jalan Wirayuda II Blok C.14, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur Rp 2.3 miliar pada Januari 2012.

Heru juga menyembunyikan harta hasil korupsi dalam valuta asing. Antara lain SGD 737,606, USD 323,187. Dia juga menyimpan duit rasuah di rumahnya secara tunai dalam mata uang asing dan Rupiah. Yakni SGD 339,710, E (Euro) 4,000, USD 113,390, Rp113.6 juta, SGD 1,077 juta, dan USD 436,577

Dalam tindak pencucian uang, Heru terbukti melanggar dua dakwaan. Yakni Pasal 3 ayat (1) huruf b, c, d Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Awal Desember lalu, jaksa penuntut umum pada KPK menunutut Heru dengan pidana penjara selama sepuluh tahun dan denda Rp 600 juta. Apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama enam bulan.

Heru dituntut membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 23,127 miliar dikurangi nilai harta benda yang telah disita dan dirampas untuk negara. Jika uang pengganti tidak dibayar paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Heru akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

Kemudian, jika harta benda yang disita dan dilelang tersebut tidak mencukupi pembayaran uang pengganti, Heru diwajibkan menjalani pidana penjara selama lima tahun.

Selepas mendengarkan putusan, Heru menyatakan pikir-pikir. "Kami pikir-pikir dulu," kata Heru. Sementara itu, jaksa penuntut umum pada KPK, Riyono, juga menyatakan hal sama. "Kami pikir-pikir," ujar Riyono.

Pemerintah masih terus mengkaji rekomendasi penghapusan penjualan ron 88 atau bensin Premium. Demikian dikatakan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang akrab dipanggil JK.

Kata dia, pemerintah pada prinsipnya setuju. Tapi, imbuhnya, banyak hal yang harus disiapkan sebelum kebijakan itu diterapkan.

"Itu baru diusulkan, kita masih pertimbangkan gimana caranya agar bisa diimplementasikan segera," kata JK kepada wartawan di kantor Wakil Presiden RI, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (22/12/2014).

Salah satu pertimbangan pemerintah dalam mendukung gagasan itu adalah kualitas premium yang rendah, hal itu sedikit banyaknya bisa mengganggu mesin kendaraan. Namun gagasan itu tidak bisa direalisasikan segera, karena infrastruktur yang ada kurang memadai.

Gagasan tersebut awalnya direkomendasi oleh Tim Reformasi Tata Kelola Migas menyampaikan rekomendasi pertamanya, yakni PT Pertamina (Persero).

Premium direkomendasikan dihapus karena dinegara lain bensin jenis itu sudah jarang digunakan, dan tidak jelas patokan harga bakunya.

Selama ini minyak yang dihasilkan dari sumur-sumur di Indonesia tidak semua bisa diolah menjadi bensin Pertamax yang diwacanakan mengganti bensin Premium.

Selama ini untuk memenuhi kebutuhan itu pemerintah harus impor. JK mengakui dengan penghapusan bensin Premium maka konsumsi bensin Pertamax akan meningkat, begitu pun impornya.

"Tentu kan namanya diganti. Kalau dihilangkan pasti segalanya tinggi," jelasnya.

Namun demikian ia menampik bila gagasan tersebut dianggap menyusahkan rakyat kecil, karena harga bensin Pertamax lebih mahal dari bensin Premium.

Kata dia kualitas bensin Pertamax jauh lebih baik, dan tidak akan mengganggu mesin kendaraan. Seharusnya masyarakat justru lebih terbantu menurutnya.

Silmy Karim, Senin (22/12/2014), resmi menjabat Direktur Utama PT Pindad (Persero). Kepastian pengangkatan Silmy disampaikan oleh Deputi Bidang Usaha Industri Primer Kementerian BUMN, Muhamad Zamkhani, dengan menyerahkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-270/MBU/12/2014 disaksikan jajaran direksi dan komisaris Pindad di kantor Kementerian BUMN, Senin (22/12/2014).

Zamkhani meminta agar Silmy dan jajaran direksi lebih bisa fokus dalam peningkatan kapasitas produksi dan pemenuhan kebutuhan alutsista TNI/Polri yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

“Kini susunan dewan direksi telah lengkap, dengan demikian Pak Silmy bisa kerja lebih keras dan solid untuk menjawab kebutuhan pasar alutsista domestik bagi TNI dan Polri," ujar Zamkhani.

Silmy dalam kesempatan ini menyambut baik penunjukan dirinya sebagai Direktur Utama Pindad. Sosok yang dikenal sebagai profesional yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi dan pertahanan ini telah lama menggeluti kebijakan dan seluk beluk industri pertahanan di Indonesia.

Dalam kesempatan sama, Silmy menegaskan sikapnya menguatkan kemandirian industri pertahanan yang telah menjadi tugas pokok Pindad.

"Saya sedang pelajari, dan kami yakin dengan dukungan pemegang saham, dan para pemangku kepentingan lainnya dari Kementerian Pertahanan, Kementerian BUMN, TNI dan Polri, Pindad mampu merancang program peningkatan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan pasar domestik," ujarnya.

Menurutnya, peningkatan kapasitas produksi ini, sejalan dengan tekad manajemen untuk menjawab tantangan membangun kemandirian industri pertahanan.

Dalam catatan Silmy, manajemen Pindad akan fokus pada produksi peluru berbagai kaliber, termasuk kaliber besar seperti 20 mm dan 105 mm yang diperlukan TNI, juga kendaraan tempur yang telah dirintis dengan hadirnya panser Anoa, kendaraan taktis Komodo hingga panser kanon 90 mm yang diberi nama Badak.

"Di persenjataan pun kami akan lebih mengasah kemampuan dengan melahirkan produk unggulan seperti yang telah dirintis rekan-rekan dengan hadirnya senapan serbu 7,62 mm hingga senapan penembak runduk (SPR2) yang mampu menjangkau sasaran efektif 2 kilometer dengan peluru 12,7 mm," katanya.

Di samping peningkatan kapasitas produksi, strategi lain yang akan dipertajam oleh Silmy adalah dengan menggandeng mitra strategis dari manca negara yang telah memiliki reputasi dan jaringan pemasaran alutsista global.

Lebih lanjut dikatakan Silmy, Pindad telah merintis berbagai program kemitraan strategis yang dapat membantu terjadinya alih teknologi dan pembukaan pasar baru.

Dirinya pun memberikan contoh soal upaya kerjasama dengan Rheinmetall Denel Munition (RDM) yang juga berinduk ke Rheinmetall di Jerman untuk membangun pabrik amunisi kaliber besar yang berlokasi di Turen, Malang.

Hal itu merupakan bagian dari upaya strategis untuk peningkatan kapasitas produksi dan penguasaan teknologi bagi para karyawan Pindad untuk memenuhi kebutuhan domestik bagi TNI.

"Lebih dari itu sekaligus kami menekankan pula pada kerjasama ini mesti mencakup upaya memenuhi permintaan pasar amunisi kaliber besar di dunia yang merupakan bagian dari supply chain global yang harus kita kuasai kelak," ujarnya.

Di mata Silmy industri pertahanan nasional mesti tumbuh sebagai salah satu tulang punggung ekonomi nasional. Silmy yakin betul bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk membangun kemandirian industri pertahanan nasionalnya.

"Jangan mau ketinggalan dari negara lain, kebangkitan dan pertumbuhan industri pertahanan cermin keberhasilan pembangunan teknologi, pemberdayaan sumber daya manusia sekaligus ketahanan nasional kita sebagai suatu bangsa," ujarnya.

Kapal perang pesisir Amerika Serikat ([AS](2150475 "")) USS Fort Worth (LCS3) dilaporkan tiba di Jakarta pada 22 Desember. Kapal tersebut ada di Jakarta dalam rangka menjalankan rotasi penempatan.

Rotasi ini akan berlangsung selama 16 bulan. Di Indonesia, USS Fort Worth ditujukkan guna mendukung kebijakan penyimbangan kembali AS di Indo-Asia-Pasifik.

Sambangan USS Forth Worth di Jakarta merupakan yang pertama di Asia Tenggara, sekaligus kunjungan kapal jenis kapal perang pesisis (LCS) pertama di Indonesia. Kedatangan kepal perang pesisir tersebut disambut langsung oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Robert Blake, Pangarmabar Laksamana Muda TNI Widodo, Panglima Task Force 73 U.S. Armada ke-7, Laksamana Muda Charlie Williams dan Panglima Destroyer Squadron 7, Kolonel laut  Fred Kacher.

Dalam sambutannya Laksamana Muda Williams menyebut kedatangan Fort Worth di Jakarta adalah program pertama dari sejumlah program kerjasama Angkatan Laut AS dengan angkatan laut negara-negara lainnya di kawasan Pasifik.

"Kunjungan ini juga merupakan cerminan kemitraan kami yang sangat kuat dan terus berkembang dengan TNI AL," sebut Williams seperti dilansir dari Keterangan Pers yang dikirim Kedutaan AS kepada Liputan6, Senin (22/12/2014).

Sekedar informasi ukuran dari kapal Forth Worth sama dengan kapal perang yang dioperasikan oleh AL lainnya di Asia Tenggara, sehingga dapat digunakan untuk latihan bersama seperti Cooperation Afloat Readiness and Training (CARAT). Fort Worth akan kembali ke Indonesia pada 2015 sebagai bagian dari latgab CARAT.

Selama penugasannya, Fort Worth dilengkapi dengan 'paket' peralatan perang permukaan, seperti  meriam kaliber 57mm dan peluncur rudal (rolling airframe missile launcher) dan 2 meriam kaliber 30mm, 2 kapal karet 11-meter berburitan keras, serta 2 tim keamanan masing-masing 6 orang.

Perlengkapan lainnya yaitu detasemen Helicopter Maritime Strike Squadron (HSM) 35, skuadron helikopter expedisi gabungan pertama di angkatan laut. Detasemen ini terdiri dari satu helikopter MH-60R Seahawk dan satu heli nirawak jenis MQ-8B Fire Scout.  Heli Fire Scout ini akan membantu MH-60R dalam memperluas jangkauan dan ketahanan, sehingga meningkatkan pengindraan  maritime kapal perang tersebut.

Sejak bertolak dari San Diego pada 17 November, Fort Worth telah melintasi Samudera Pasifik dan berkunjung ke Hawaii serta Guam. Selepas kunjungannya di Jakarta, Fort Worth akan berlayar menuju Singapura, yang merupakan pusat perawatan dan logistik utama LCS yang secara bergilir ditugaskan di Armada ke-7. (Mut)

Selama dua bulan terakhir Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) sudah menghemat sekitar Rp 4 miliar rupiah. Penghematan tersebut antara lain berasal dari penghematan biaya perjalanan, dan pelarangan rapat di hotel.

Kemenpan RB, Yuddy Chrisnandi Kepada wartawan di kantor Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla atau yang akrab dipanggil JK, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (22/12/2014), mengatakan bahwa di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), penghematan selama dua bulan terakhir mencapai sekitar Rp 16 miliar.

"Itu baru dua bulan lho, belum lagi kedepannya, dan kita kan ada tiga puluh empat kementerian," katanya.

Selain itu ada juga kantor-kantor pemerintahan daerah, mulai dari Provinsi, Kabupaten hingga tingkat kota. Belum lagi lembaga-lembaga pemerintah lainnya, yang juga sudah melakukan penghematan.

"Kalau kita berhemat, berbuat baik, uang dikumpulkan untuk program rakyat," ujarnya.

Larangan rapat di hotel itu diwajibkan di setiap lembaga pemerintah sesuai urat edaran Nomor 10 Tahun 2014 terkait larangan rapat di hotel. Larangan. Kebijakan tersebut mulai berlaku pada 1 Desember kemarin, namun sejumlah kementerian seperti yang dipimpin Yuddy telah menerapkan kebijakan tersebut sejak dua bulan lalu.

Selain itu Presiden Joko Widodo dan JK juga telah menetapkan kebijakan pemangkasn anggaran perjalanan. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan soal moratorium pembangunan gedung baru, serta perekrutan Pegawai Negri Sipil (PNS).

Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik Sofyano Zakaria menyatakan pemerintah harus mengungkap pengadaan RON 88 (BBM jenis premium) saat ini, tidak merugikan negara.

"Penjelasan oleh pemerintah itu, terkait rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas (TRTKM) agar menggunakan premium RON 92 dari saat ini RON 88," kata Sofyano Zakaria saat dihubungi di Jakarta, Minggu malam.

Sofyano menjelaskan BBM premium atau RON 88 sudah ada sejak tahun 98-an. Apakah selama ini, penurunan RON (Down grade dari RON 92 menjadi 88) tersebut tidak diketahui oleh pemerintah yang selama itu berkuasa dan apa juga tidak diketahui DPR RI (Komisi VII DPR RI) ?. Jika sudah diketahui oleh pihak-pihak tersebut, pertanyaannya mengapa mereka tidak "Mempermasalahkan" hal tersebut, kata Sofyano.

Yang menjadi pertanyaan mendasar dan perlu dijelaskan oleh TRTKM, apakah penurunan RON dari RON 92 menjadi RON 88, tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan dan apakah tidak ada muatan `permainan` anggaran atas produksi RON 88 tersebut, katanya.

Menurut dia, apa yang menjadi dasar pertimbangan utama perlunya proses RON 88 ini diungkapkan atau "dipermasalahkan" setelah belasan tahun hal ini berlaku.

"Publik sudah mengetahui bahwa premium RON 88 sudah dipergunakan sejak tahun 98-an. Apakah sejak tahun 98-an tersebut proses produksi RON 88, juga merupakan down grade dari RON 92. Seharusnya itu juga dijelaskan oleh TRTKM," ujarnya.

Jika proses "down grade" saat ini dipermasalahkan oleh TRTKM atau oleh pemerintahan Jokowi, harusnya diselidiki dan dinyatakan ke publik apakah selama adanya RON 88 ada kerugian negara yang timbul akibat proses down grade tersebut. Jika tidak ada kerugian negara yang timbul atas hal tersebut, maka temuan tersebut, di mata publik tidak akan "bermakna" serius dan bisa dinilai sebagai "temuan" yang biasa-biasa saja, kata Sofyano.

"Kalau penurunan RON tersebut (dari 92 menjadi 88) bukan merupakan pelanggaran hukum atau bukan merupakan hal yang merugikan bagi negara, lalu apakah perlu pemerintah harus memperhatikan dan melaksanakan rekomendasi TRTKM itu," ungkap Direktur Puskepi.

Hasil survei yang dilakukan Cyrus Network menyebutkan, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla memiliki dukungan politik paling lemah. Namun demikian, dukungan publik terhadap Presiden ke-7 tersebut sangat kuat.

"Karena support parlemen hanya didukung partai koalisi minoritas. Kedua presiden ngga punya kontrol efektif terhadap satupun partai," kata CEO Cyrus Network Hasan Nasbi di Jakarta, Minggu (21/12/2014).

Menurutnya, meskipun diusung PDIP, namun Megawati Soekarnoputi ialah pemegang mandat tertinggi di tubuh partai berlambang moncong banteng itu.

"Begitu juga JK yang ngga punya kontrol efektif terhadap partai manapun. Jadi ini posisi politik paling lemah," kata Hasan.

Dari hasil survei yang dilakukan mulai tanggal 1 sampai 7 Desember tersebut kata Hasan, jika pemilihan dilakukan hari ini, dukungan terhadap pemerintahan Jokowi-JK hanya turun dua persen.

"Ini jadi modal kuat untuk tetap percaya diri. Namun sekaligus juga jadi warning. Pemilih jadi lebih kritis," katanya.

Untuk diketahui,n sebanyak 1.220 orang menjadi responden dalam survei ini. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka. Dengan tingkat kepercayaan 94 persen, margin of eror sebesar kurang lebih 3,1 persen.

12 WNI terdiri dari tujuh dewasa dan lima lainnya anak-anak bahkan bayi masih berada di Mako Brimob Depok untuk diperiksa.

Mereka yang dewasa diperiksa selama 7x24jam sesuai pemeriksaan terduga teroris. Status mereka masih dalam proses penyelidikan, diperiksa perihal tujuan ke Suriah, diduga bergabung dengan ISIS.

Rata-rata 12 WNI ini berasal dari Jawa Timur. Namun ada juga yang berasal dari Kutai Kartanegara. Dari antara mereka, ada pula yang berasal dari Kenjeran, Surabaya.

Berdasarkan informasi yang beredar, diduga WNI yang berasal dari Kenjeran, Surabaya itu terlibat bom Kenjeran beberapa waktu lalu.

Saat dikonfirmasi soal hal itu, Kabag Penum Mabes Polri, Kombes Pol Agus Rianto mengaku belum mengetahui soal kebenaran informasi tersebut.

"Belum ada mengarah ke sana (bom Kenjeran). Memang di antara  mereka ada yang berasal dari Magetan, Surabaya, dan Kaltim satu orang. Mayoritas memang dari Jawa Timur," jawab Agus, Minggu (20/12/2014).

Untuk diketahui 12 WNI yang terdiri dari tiga laki-laki dewasa, empat wanita dewasa dan lima lainnya masih anak-anak diamankan di Bandara Malaysia karena hendak ke Suriah.

Ke 12 WNI itu ialah MSS asal Kab Magetan, MZA asal Kab Magetan, HA asal Surabaya, NAR asal Sampang, suaminya sudah di Turki.

RSM asal Lamongan, W asal Surabaya, LMF asal Surabaya (istri HA), MAB asal Sampang, AB surabaya, FAA asal Blitar, ABM asal Surabaya dan TR asal Surabaya.

Diketahui HA adalah dokter dan LMF adalah istrinya, diduga pasutri ini terlibat jaringan ISIS. Ketika penangkapan teroris dan penggeledahan bom di Kenjeran, petugas menemukan bendera ISIS dan sejumlah bom pada Senin (20/1/2014) lalu,

Rombongan WNI ditangkap pada 2 Desember 2014. Sebelum dideportasi ke Indonesia mereka sempat 12 hari diperiksa oleh Polisi Malaysia.

Lalu pada Senin (15/12/2014) malam, rombongan WNI ini dideportasi ke Indonesia dan digiring ke Mako Brimob Depok.

Selanjutnya mereka akan diperiksa hingga satu minggu kedepan, sesuai dengan pemeriksaan terduga teroris yakni 7x24 jam.

Mereka dicegah berangkat ke Suriah, karena dikhawatirkan akan bergabung dengan kelompok ISIS. Rata-rata mereka berasal dari Surabaya, Magetan, Blitar, dan Kutai Kartanegara.

Satu diantara 12 WNI ialah mantan napi, M Sibgotuloh, yang baru saja keluar lapas atas hukuman dari aksi kejahatannya yakni kasus terorisme dengan merampok Bank CIMB Niaga.

Sanksi Amerika Serikat atas Rusia semakin meluas. Kali ini, sekelompok geng motor di Negeri Beruang Merah ikut mendapat hukuman dari negara adidaya itu.

Geng motor bernama Night Wolves itu diberi sanksi oleh Amerika karena keterlibatannya dalam perang bersenjata di Ukraina. Demikian dilansir dari Business Insider, Sabtu 20 Desember 2014.

Sanksi tersebut berupa pelarangan seluruh anggota biker untuk bepergian ke Amerika. Mereka juga dilarang untuk menjalin kerja sama dengan orang atau pebisnis dari Amerika.

Pelarangan ini berlaku untuk semua anggota geng motor tersebut, termasuk pemimpinnya, Alexander Zaldostanov. Pria bertubuh kekar itu dikenal sebagai teman dekat Presiden Rusia, Vladimir Putin.

Tidak hanya geng motor itu, pihak lainnya yang mendapatkan sanksi dari Amerika adalah kelompok separatis di wilayah timur Ukraina. Termasuk juga Republik Rakyat Donetsk, dan seseorang yang diduga sebagai penyokong dana separatis Crimea.

Night Wolves sendiri merupakan geng motor yang cukup ditakuti di Ukraina. Jumlah anggotanya lebih dari 5.000 orang. Sebagai seorang pemimpin, Zaldostanov memang sangat ditakuti. Pria yang memiliki nama panggilan The Surgeon itu sangat akrab dengan Putin.

Putin, pemimpin yang kerap dicap sebagai presiden ter-macho ini pernah bertemu dengan kelompok ini pada 2009 lalu. Saat pertemuan berlangsung, mereka menunjukkan keakrabannya. Bahkan Putin menganggap The Surgeon sebagai seorang patriotik yang mampu menyemangati dan memberi inspirasi terhadap anak muda. (ren)

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) menyatakan tidak gentar menghadapi ancaman parlemen ibu kota yang bakal menolak pengalokasian anggaran untuk mendukung kerja sama pengembangan peternakan dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

"MoU yang sudah kita tanda tangani ini akan ditindaklanjuti oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, sehingga tidak ada sangkut pautnya dengan DPRD," katanya di Kupang, Sabtu, usai penandatangan nota kesepahaman dengan Gubernur NTT Frans Lebu Raya yang disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Ahok mengatakan MoU dengan Pemerintah NTT ini merupakan kelanjutan dari kesepakatan yang sudah dikomunikasikan antara mantan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dengan Gubernur Frans Lebu Raya.

"Jadi, ruang politik dari parlemen untuk mempersoalkan anggaran terkait kerja sama tersebut, tampaknya tidak ada. Tetapi, jika parlemen mempersoalkan, misalnya, saya akan hadapi," katanya menegaskan.

Ia menambahkan semua pihak harus berpikir positif karena bagaimana pun penduduk Jakarta yang menghabiskan sekitar 160 ton daging sapi dalam sehari itu harus terus disuplai.

"Dari pada kita impor, mendingan kerja sama dengan NTT yang memang daerah penghasil ternak," ujarnya.

Anggaran yang akan dialokasikan Pemprov DKI Jakarta terkait kerja sama dimaksud masih dihitung dan dianalisa, meski sebelumnya sudah dikabarkan mencapai sekitar Rp2 triliun.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik sebelumnya mengatakan rencana investasi ternak sapi di Nusa Tenggara Timur senilai Rp2 triliun itu hanya sebuah mimpi belaka.

"Siapa yang melaksanakan dan bertanggung jawab, bagaimana bentuk investasinya, dan apa keuntungan DKI Jakarta, sampai sekarang kami belum tahu. Ini hanya khayalan," kata Taufik yang juga Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta itu.

Dia mengatakan investasi dengan menggunakan anggaran daerah bukan kegiatan main-main. Sebelum dilaksanakan, kegiatan itu harus melewati berbagai tahapan, salah satunya kajian teknis.

Hasil kajian itu harus dipaparkan kepada DPRD DKI Jakarta. DPRD DKI Jakarta pun belum tentu menyetujui kegiatan itu, apalagi anggaran investasi mencapai Rp2 triliun.

"Sampai sekarang kami belum menerima kajian itu. Bagaimana mungkin kegiatannya bisa dilaksanakan," ujarnya.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Abdul Ghani tidak mengetahui pemerintah setempat akan melakukan investasi di sektor peternakan sapi di NTT.

Ghani pun merasa kaget setelah mendapat informasi bahwa Pemerintah DKI Jakarta dan Pemerintah NTT sudah menandatangani nota kesepahaman terkait rencana yang direalisasikan tahun 2015.

Dia menegaskan Fraksi Gerindra menolak rencana itu. Alasannya, wilayah NTT terlalu jauh dari Jakarta.

Jika ingin berinvestasi ternak sapi, kata dia, lebih efesien dan optimal di Tapos, Bogor. Peternakan sapi di Tapos itu sudah lama, terjamin kualitasnya dan cukup terkenal.

Di Tapos, lanjutnya, terdapat tempat pembibitan, penggemukan dan pemotongan sapi. Bahkan ada peternakan khusus sapi perah.

"Kalau investasi sapi di NTT itu membutuhkan biaya yang besar, proses sulit dan pendistribusian daging sapi yang lama. Kenapa harus investasi jauh-jauh di NTT, kalau ada yang lebih baik di Tapos, Bogor," katanya.(rr)

Politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, kerap melontarkan komentar yang membuat panas telinga. Tak terkecuali tentang masalah ganti rugi kepada korban lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, yang direncanakan digelontorkan Pemerintah Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Ruhut,  kebijakan Jokowi yang bersedia memberi talangan ganti rugi seharusnya menjadi perhatian politikus Partai Golkar, terutama Ketua Umumnya, Aburizal Bakri alias Ical. Sebab selama ini dia menilai Ical kerap mengambil sikap yang berseberangan dengan pemerintah Jokowi.  "Ical harus tahu diri. Sudah dibantu kok masih berlagak kritis. Bisa diketawai kodok nanti," kata Ruhut, Jumat, 19 Desember 2014.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla  mengatakan, pemerintah menyiapkan dana talangan sebesar Rp 781 miliar untuk korban lumpur Lapindo. Kebijakan pemerintah ini merupakan pelaksanaan dari putusan Mahkamah Konstitusi pada awal tahun ini

Kalla menjelaskan, dana yang digelontorkan itu nantinya harus diganti oleh  Lapindo selama  empat tahun. Jika kewajiban itu tidak dipenuhi,  pemerintah akan menjual aset Lapindo termasuk lokasi rumah penduduk yang telah dibayarkan dana kompensasinya karena terkena semburan lumpur . "Kalau lumpur itu berhenti, dan pasti berhenti, nilainya akan triliunan rupiah," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jumat, 19 Desember 2014.

Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami rekening mencurigakan milik mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo berdasarkan data yang diberikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

"Foke (Fauzi Bowo) sudah didalami, yang lainnya belum, yang lainnya kita gak terima, yang nanganin kejaksaan," kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja di gedung KPK Jakarta, Jumat.

Sebelumnya diberitakan PPATK menyerahkan data rekening mencurigakan sejumlah kepala daerah dan mantan kepala daerah kepada KPK dan Kejaksaan, dua nama yang disebut-sebut masuk ke KPK adalah Fauzi Bowo dan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin.

"Yang ada paparannya baru Foke," jawab Adnan saat ditanya mengenai pendalaman rekening mencurigakan milik Alex Noerdin.

Pendalaman yang dimaksud Adnan adalah sumber dan aktivitas penggunaan uang.

"Sedang didalami tapi belum sampai penyelidikan. Pendalamannya ya hubungannya, asal muasal, bagaimana proses uang itu, kemudian bagaimana dia mempertanggungjawabkan rekening itu," ungkap Adnan.

Adnan juga menegaskan bahwa Foke dapat dipanggil bila diperlukan.

"Kalau perlu kita panggil," tambah Adnan.

Pendalaman tersebut juga termasuk kemungkinan upaya Foke untuk menyamarkan kepemilikan harta dengan mengatasnamakan keluarga atau perusaahaan.

"Bagaimana sama-sama mengoptimalkan pasal dalam UU Pilkada atau perppu-nya mengenai uji publik. Itu kita memperkuat uji publiknya, sehingga bisa mencegah, ya seperti itu," ungkap Adnan.

Diberitakan bahwa pada periode Februari-Desember 2012, Foke diduga menerima dana Rp60 miliar ketika masih menjabat Gubernur DKI Jakarta. Foke akan mencalonkan diri kembali sebagai gubernur sehingga dana itu diduga untuk kepentingan kampanyenya.

Uang yang masuk ke rekening Foke terlacak sebagai hasil pemindahbukuan dari rekening dua perusahaan yang diduga sebagai penampung uang dan mendapakan dana dari lima perusahaan di luar negeri.


Dua di antara lima perusahaan itu tercatat sebagai perusahaan pembiayaan di Hong Kong dan perusahaan properti di Inggris

Pemerintah akan mengulurkan tangan membantu membayarkan ganti rugi korban [lumpur Lapindo](2149507 "") di Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK optimistis lumpur di wilayah itu akan berhenti dan mendatangkan keuntungan yang berkali-kali lipat.

"Sederhananya gini, tanah itu 1 ribu hektare, jadi 10 juta meter persegi. Kalau harga sekarang Rp 1 juta, nilainya Rp 10 triliun. Lapindo tak rugi kalau (lumpur) berhenti, kembali modal itu," kata JK di kantor Wapres, Jakarta, Jumat (19/12/2014).

"Rakyat juga senang dibayar 5 kali lipat atau lebih dari NJOP-nya. Itu harga tanah 5 kali lipat dari sebelumnya, pemerintah selesai masalah, Lapindo kembali modalnya. Kalau tak bayar ya pemerintah ambil itu."

Biar Rakyat Tenang

Saat ini, kata dia, yang dilakukan pemerintah adalah melakukan transaksi jual-beli, bukan sekadar membantu ganti rugi. PT Lapindo Brantas diberi waktu 4 tahun untuk mengganti uang pemerintah.

"Jadi pemerintah talangi dulu agar rakyat tenang‎. Tapi ini bukan ganti rugi, tapi jual-beli, pahami itu dulu," ujar dia.

"Sekarang Lapindo punya tanah yang sudah dilunasi 1 ribu hektare. Itu harus dijaminkan pada pemerintah, pemerintah kasih batas waktu 4 tahun. Membantu rakyat, dengan jaminan Lapindo. Begitu Lapindo 4 tahun tak bayar, negara ambil alih Lapindo," imbuh JK.

Pemerintah akan menggunakan APBN 2015 untuk menalangi PT Lapindo Brantas sebesar Rp 781 miliar. JK mengatakan hal itu tak akan membuat negara merugi.

"Tidak akan. Kalau berhenti, negara untung. Kalau tak berhenti, ya tunggu sampai berhenti. Bisa berhenti 5 tahun mendatang, ada kasus-kasus yang berhenti 10 tahun, 20 tahun, ada tak berhenti, tapi ini pasti berhenti," tutur dia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah setuju membayar sisa ganti rugi korban lumpur Lapindo sebesar 20 persen lahan yang masuk area terdampak. Dana itu akan dianggarkan dalam APBN tahun depan.

Diakui dia, aset tanah area yang terkena dampak [lumpur Lapindo](2149181 "") memiliki nilai sekitar Rp 3 triliun. Soal persetujuan DPR, pemerintah tak khawatir karena mengacu pada putusan MK bahwa rakyat tak boleh dibiarkan sengsara.

Gubernur DKI Jakarta 2007-2012, Fauzi Bowo, mengalami lonjakan harta senilai belasan miliar rupiah selama dua tahun. Rentang waktu 2010-2012, harta pria yang beken disebut Foke itu naik Rp12.453.671.477 atau 12,4 miliar.
Berdasarkan catatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada laman KPK, harta Foke pada 14 Maret 2012 tercatat Rp59.389.281.068 sementara pada 26 Juli 2010 harta tersebut 'hanya' Rp46.935.609.591 atau Rp46,9 miliar.
Selain itu, kekayaan Foke dalam bentuk mata uang Dollar Amerika juga meningkat 125 ribu dollar Amerika Serikat dari 200 ribu menjadi 325 ribu dollar AS.
Setelah ditelusuri, lonjakan kekayaan Foke berasal dari aset harta bergerak lainnya. Pada 2010, harta bergerak lainnya hanya senilai Rp9.383.550.000, dan bertambah 10 miliar rupiah pada tahun 2012 menjadi Rp19.275.050.000.
Berdasarkan penelusuran Tribunnews, koleksi barang-barang seni dan antik yang berasal dari hibah perolehan 2011 menjadi penyumbang terbesar di kategori harta bergerak lainnya.
Pada tahun 2010 nilainya hanya 704.550.000 dan melonjak belasan kali lipat pada tahun 2012 menjadi Rp11.646.050.000 atau Rp11 miliar.
Lonjakan Kekayaan Foke juga disumbang dari aset giro dan setara kas lainnya. Pada tahun 2010, kekayaan tersebut senilai Rp1.578.255.591 dan meningkat empat kali lipat menjadi Rp4.818.365.076 pada 2012.
Foke adalah seorang birokrat. Karirnya banyak dihabiskan di Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Foke pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta 1998-2002, Wakil Gubernur DKI Jakarta 2002-2007 dan Gubernur DKI Jakarta 2007-2012.
Foke kemudian mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017 bersama pasangannya Nachrowi Ramli melalui Partai Demokrat. Namun pasangan berjuluk Foke-Nara itu keok di putaran kedua oleh Pasangan Joko Widodo-Basuki T Purnama.

Bendahara Umum Partai Golkar Versi Ical, Bambang Sosatyo meminta kedua kubu untuk waspada. Menurutnya, ada pihak lain yang telah membuat situasi internal Golkar pecah.

"Awas penumpang gelap!" kata Bambang kepada Republika Online, pada Jumat (19/12).

Bambang menegaskan, kedua kubu baik Ical maupun Agung Laksono perlu sama-sama mewaspadai adanya 'penumpang gelap'. Menurutnya, mereka memiliki niat untuk mengambil keuntungan dari kekisruhan di Golkar.

Bambang mengungkapkan, saat ini bukan waktunya lagi saling gertak dan saling ancam. Menurutnya, hal itu bukanlah budaya dan karakter partai Golkar.

Bambang menyatakan, sejak dahulu Golkar selalu menggunakan cara-cara yang bermartabat dan elegan. Selain itu, Golkar juga melakukan segala sesuatu berdasarkan aturan dan hukum.

Anggota DPR RI ini berharap kedua kubu, yakni Ical dan Agung Laksono untuk tidak perlu saling menuding. Kedua pihak tidak perlu menuding untuk mencari pihak yang memulai. Selain itu, mereka juga tidak perlu menuduh pihak yang secara tidak sadar dijadikan kuda troya pihak ketiga.

"Ada pihak ketiga yang ingin menghancurkan partai Golkar dari dalam," ungkapnya.

Menurut Bambang, kedua pihak juga tidak perlu mencari tahu pihak yang salah atau benar. Atau, mengenai munas yang sah dan diakui atau tidak. Bambang menegaskan, masalah ini lebih baik diserahkan saja ke pengadilan, biar nanti yang akan menilai dan memutuskan.

Bambang mengungkapkan, sikap untuk tidak saling menuding merupakan hal penting dan dibutuhkan kedua belah kubu saat ini. "Kalau dalam istilah perang adalah gencatan senjata, bukan angkat senjata," jelasnya.

Seperti diketahui, Partai Golkar telah mengalami dualisme kepemimpinan antara kubu Ical dan Agung Laksono. Kedua kubu sama-sama menganggap hasil munas yang mereka lakukan sudah sah menurut AD/ART.

Untuk memperoleh pengakuan, kedua kubu pun berusaha untuk menyampaikan kepengurusan mereka kepada Kemenkumham. Namun, hasil yang diputuskan Kemenkumham belum bisa memuaskan kedua belah pihak.

Kedua belah pihak pun sepertinya akan mengambil jalan hukum melalui pengadilan. Hal ini dilakukan jika islah tidak bisa menyelesaikan masalahnya.

Rencana pencabutan subsidi BBM jenis premium tidak lantas mendapat dukungan dari Pertamina. Direktur Pemasaran dan Perdagangan Pertamina Ahmad Bambang menilai, ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah. Bambang menilai, sampai saat ini pemerintah belum adil dalam mengelola perizinan SPBU asing dibanding dengan SPBU Pertamina.

"Pemerintah harus melihat lagi prinsip keadilan antar negara. Begitu susahnya Pertamina mendapatkan ijin membangun SPBU di negara lain, even di Asean karena adanya entry barrier, namun kok mudahnya para pesaing atau pemain baru buka SPBU di Indonesia," jelas Bambang kepada Republika, Kamis (18/12).

Poin lain yang Bambang sorot adalah kebenaran harga premium non-subsidi. "Apa betul kalau tidak subsidi harganya di bawah Rp 8500 perliter, karena tentu saja pelaku pasar akan menambah keuntungan," jelas Bambang. Untuk itu, bambang meminta pemerintah agar tidak gegabah dalam menentukan kebijakan, khususnya terkait dengan pencabutan subsidi premium.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengungkapkan keputusan untuk menunda pemilihan kepala daerah secara serentak sepenuhnya ada di tangan DPR. Pihaknya akan membicarakan soal ini dengan DPR pascareses berakhir.

"Kami ikut DPR, apapun harus kami hargai. Karena itu ranah DPR," kata Tjahjo Kumolo ditanya wartawan di Jakarta, Kamis (18/12/2014).

Untuk diketahui, Pilkada serentak pada 2015 diatur dalam Perppu nomor 1 tahun 2014 Tentang Pilkada Langsung yang diterbitkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bila Perppu tersebut diterima dan disahkan DPR, Tjahjo berharap draf revisi undang-undang segera dapat dibahas bersama dengan Kemendagri dan KPU.

"Ya intinya kami dengan KPU sudah koordinasi mengenai plan A plan B-nya sudah kami siapkan. Baik dalam arti DPR setuju, atau ada peningkatan atau penyempurnaan dalam Perppu tersebut," ujarnya.

Berdasarkan Perppu tersebut, KPU sudah menyusun jadwal pelaksanaan pilkada serentak yang digelar di bulan Desember 2015. Menurut KPU, waktu tersebut adalah yang paling memungkinkan dengan mempertimbangkan instruksi Perppu bahwa pilkada serentak harus dilakukan di tanggal dan bulan yang sama di tahun 2015.

Namun dalam susunan draf Peraturan KPU, keserentakan hanya berlangsung pada pemungutan suara putaran pertama, sedangkan pelantikan kepala daerah terpilih berpotensi tidak serentak. Mengingat dalam pilkada memungkinkan terjadi sengketa TUN dan sengketa hasil sehingga menyebabkan konsekuensi hukum yakni proses penyelesaian sengketa, bahkan pemungutan suara putaran kedua.

Atas dasar itu KPU ingin agar pilkada serentak diundur menjadi tahun 2016.

Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri mengatakan pihaknya menengarai masih banyak korupsi dalam pengadaan modul pelatihan guru pengawas Kurikulum 2013 selain yang sudah dilaporkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Yang dilaporkan ICW itu baru temuan di satu unit kerja Kemendikbud di Malang yang melakukan pengadaan untuk tiga provinsi. Sangat mungkin di unit lain, yang melayani pengadaan untuk provinsi lain, juga ada korupsi dengan modus yang sama," kata Febri Hendri dihubungi di Jakarta, Jumat. Demikian dikutip antara.

Karena itu, dia berharap laporan ICW ke Kemendikbud ditindaklanjuti dengan memeriksa unit-unit kerja lain. Meskipun indikasi korupsi yang ICW temukan nilainya relatif tidak besar, tetapi bila dilakukan oleh banyak unit, maka kerugian negara akan semakin besar.

"Yang ditemukan di Malang nilainya Rp 983 juta dengan potensi kerugian negara Rp 786 juta. Karena tidak ada Rp1 miliar, maka kami laporkan ke Kemdikbud untuk ditindaklanjuti, bukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," tuturnya.

Febri mengatakan modus korupsi yang ICW temukan adalah penggelembungan harga. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Bidang Otomotif di Malang melayani pengadaan 22.221 modul untuk pelatihan guru pengawas bagi 6.221 sekolah di Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Tengah dan Gorontalo.

Dari dokumen-dokumen dan investigasi yang dilakukan ICW, ditemukan penggelembungan harga hingga Rp 30 ribu ke atas. Biaya produksi satu unit modul yang rata-rata hanya Rp 10.500 digelembungkan menjadi Rp40 ribu, bahkan Rp 60 ribu.

"Karena itu, dari seharusnya biayanya hanya Rp 300 jutaan, anggarannya sampai Rp 983 juta. Itu baru satu P4TK di Malang. Masih banyak P4TK lain yang juga melayani pengadaan modul," katanya.

Laporan temuan indikasi korupsi itu sudah dilaporkan ICW ke Kemdikbud dan diterima Inspektur Jenderal Haryono Umar pada Selasa (16/12).

"Saat itu, pihak Kemdikbud menyatakan akan menindaklanjuti laporan kami dengan memeriksa langsung ke lapangan," jelasnya.

Presiden Jokowi sore ini telah menyepakati pembelian aset PT Minarak Lapindo yang menyebabkan bencana lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur. Perusahaan yang sebagian milik Aburizal Bakrie itu tidak mampu membayar sisa ganti rugi terhadap korban lumpur senilai Rp 781 miliar.

"Diputuskan rapat tadi pemerintah akan membeli itu (aset Lapindo)," ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta.

Namun, Jokowi minta pembelian aset itu harus seluruhnya diberikan kepada pemerintah. Hal itu agar Lapindo membayar kerugian tersebut langsung kepada pemerintah bukan pada penduduk setempat.

"Lapindo harus menyerahkan semuanya tanah yang ada di peta berdampak," ujar Basuki.

Sebab, selama ini penduduk setempat yang terkena dampak lumpur Lapindo sudah sangat sengsara, tidak juga dilunasi ganti rugi oleh PT Minarak Lapindo. Pertimbangan ini diputuskan lebih kepada kesejahteraan rakyat yang dalam hal ini penduduk yang terkena dampak lumpur yang dirugikan.

"Tujuannya pemerintah tidak membeli tanah tetapi untuk membantu masyarakat. Gunanya dengan semangat itu supaya nanti kalau sudah diberikan semua ke pemerintah berkas-berkas tanah sebesar Rp 303 triliun, " ujarnya.

Pemerintah memberikan tenggat waktu pelunasan hutang Lapindo kepada pemerintah selama 4 tahun. Jika Lapindo tidak juga dapat melunasi, maka seluruh aset Lapindo dimiliki oleh pemerintah.

"Lapindo diberi waktu 4 tahun kalau mereka bisa melunasi Rp 781 miliar maka tanah itu akan diberikan lagi dikembalikan lagi ke Lapindo. Kalau tidak pemerintah akan sita," ujar Basuki.

Sementara itu, Menteri Sosial Khofifah menambahkan sisa 20 persen yang tidak dibayarkan oleh Minarak Lapindo akan dibeli pemerintah. Namun, ganti rugi sekitar 80 persen yang sudah dibayarkan oleh pemerintah akan menjadi colateral.

"Jadi yang dibayar (Lapindo) 80 persen, jaminan untuk membayar 20 persen karena sudah ada notulensi rapat bahwa minarak lapindo sudah tidak mampu menyelesaikan 20 persen. Oleh karena itu pemerintah segera berikan solusi, 80 persen akan menjadi colateral bagi pemerintah sampai 20 persen," ujar Khofifah.

Nantinya keputusan rapat ini akan dituangkan dalam Perpres yang segera disiapkan. "Ada nanti perpresnya, ini kan baru saja rapat," ujar Khofifah.