JhongGol

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) menyatakan tidak gentar menghadapi ancaman parlemen ibu kota yang bakal menolak pengalokasian anggaran untuk mendukung kerja sama pengembangan peternakan dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

"MoU yang sudah kita tanda tangani ini akan ditindaklanjuti oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, sehingga tidak ada sangkut pautnya dengan DPRD," katanya di Kupang, Sabtu, usai penandatangan nota kesepahaman dengan Gubernur NTT Frans Lebu Raya yang disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Ahok mengatakan MoU dengan Pemerintah NTT ini merupakan kelanjutan dari kesepakatan yang sudah dikomunikasikan antara mantan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dengan Gubernur Frans Lebu Raya.

"Jadi, ruang politik dari parlemen untuk mempersoalkan anggaran terkait kerja sama tersebut, tampaknya tidak ada. Tetapi, jika parlemen mempersoalkan, misalnya, saya akan hadapi," katanya menegaskan.

Ia menambahkan semua pihak harus berpikir positif karena bagaimana pun penduduk Jakarta yang menghabiskan sekitar 160 ton daging sapi dalam sehari itu harus terus disuplai.

"Dari pada kita impor, mendingan kerja sama dengan NTT yang memang daerah penghasil ternak," ujarnya.

Anggaran yang akan dialokasikan Pemprov DKI Jakarta terkait kerja sama dimaksud masih dihitung dan dianalisa, meski sebelumnya sudah dikabarkan mencapai sekitar Rp2 triliun.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik sebelumnya mengatakan rencana investasi ternak sapi di Nusa Tenggara Timur senilai Rp2 triliun itu hanya sebuah mimpi belaka.

"Siapa yang melaksanakan dan bertanggung jawab, bagaimana bentuk investasinya, dan apa keuntungan DKI Jakarta, sampai sekarang kami belum tahu. Ini hanya khayalan," kata Taufik yang juga Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta itu.

Dia mengatakan investasi dengan menggunakan anggaran daerah bukan kegiatan main-main. Sebelum dilaksanakan, kegiatan itu harus melewati berbagai tahapan, salah satunya kajian teknis.

Hasil kajian itu harus dipaparkan kepada DPRD DKI Jakarta. DPRD DKI Jakarta pun belum tentu menyetujui kegiatan itu, apalagi anggaran investasi mencapai Rp2 triliun.

"Sampai sekarang kami belum menerima kajian itu. Bagaimana mungkin kegiatannya bisa dilaksanakan," ujarnya.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Abdul Ghani tidak mengetahui pemerintah setempat akan melakukan investasi di sektor peternakan sapi di NTT.

Ghani pun merasa kaget setelah mendapat informasi bahwa Pemerintah DKI Jakarta dan Pemerintah NTT sudah menandatangani nota kesepahaman terkait rencana yang direalisasikan tahun 2015.

Dia menegaskan Fraksi Gerindra menolak rencana itu. Alasannya, wilayah NTT terlalu jauh dari Jakarta.

Jika ingin berinvestasi ternak sapi, kata dia, lebih efesien dan optimal di Tapos, Bogor. Peternakan sapi di Tapos itu sudah lama, terjamin kualitasnya dan cukup terkenal.

Di Tapos, lanjutnya, terdapat tempat pembibitan, penggemukan dan pemotongan sapi. Bahkan ada peternakan khusus sapi perah.

"Kalau investasi sapi di NTT itu membutuhkan biaya yang besar, proses sulit dan pendistribusian daging sapi yang lama. Kenapa harus investasi jauh-jauh di NTT, kalau ada yang lebih baik di Tapos, Bogor," katanya.(rr)

Aturan larangan sepeda motor melintas di sepanjang Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat mulai diterapkan hari ini. Meski baru sebatas uji coba, pengguna roda dua yang sudah mengetahui peraturan baru itu memilih rute baru dan berakibat macet di daerah lain.

Pantauan merdeka.com, Rabu (17/12), wilayah yang menjadi macet gara-gara imbas peraturan itu adalah sekitar Tanah Abang. Volume kendaraan roda dua semakin banyak tak seperti hari-hari biasanya.

Para pemotor sejak pagi sudah terlihat memadati arah Jalan KH Mas Mansyur depan Hotel Shangri La menuju Tanah Abang. Kemudian semakin penuh menuju arah Cideng menuju ke RSIA Budi Kemuliaan hingga ke Abdul Muis untuk keluar di Jalan Majapahit.

Salah satu warga, Bernard (43), mengeluhkan peraturan larangan motor melintasi Thamrin-HI itu. Sebab itu bisa merepotkan ribuan pemotor yang tiap harinya sudah terbiasa melewati jalur untuk menuju lokasinya bekerja.

"Ya jelas repot kalau ada pelarangan seperti ini. Harusnya yang bikin peraturan lihat dong, masyarakat kecil yang pakai motor," keluhnya saat ditemui di sekitar Cideng.

Bernard juga tak setuju jika peraturan baru pemerintah ini untuk meminimalisir kemacetan di Jakarta. Sebab menurutnya tak hanya motor, namun juga mobil yang menyebabkan kemacetan. "Mohon lah yang mobil ini, jangan pakai mobil isinya cuma satu orang, sama aja masih macet."

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Muhammad Akbar sempat mengatakan aturan larangan sepeda motor melintas di sepanjang Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat baru sebatas uji coba. Untuk sementara tidak ada sanksi bagi pemotor yang nekat menerobos jalan tersebut.

"Suatu peraturan memang demikian penerapannya, satu bulan setelah diumumkan, baru bisa dikenakan sanksi. Jadi selama satu bulan ini lebih kepada pengarahan, memberi peringatan dan pemberitahuan-pemberitahuan mengenai diberlakukannya aturan ini. Itu hal-hal yang kami utamakan dalam satu bulan ini," kata Akbar di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Rabu (17/12).

Akbar mengatakan, hari pertama penerapan aturan sudah disediakan bus gratis. Dia mengakui, masyarakat belum mengoptimalkan adanya bus gratis tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku sudah lama mengenal agama Islam. Bahkan, dia mengklaim hampir saja mempelajari Al-Quran. "Saya itu sampai SMP sekolahnya di sekolah Islam," kata Ahok-sapaan Basuki-saat melepas para marbut (pengurus masjid) yang diberangkatkan umrah di Balai Kota Jakarta, Selasa, 16 Desember 2014.

Karena sudah mengenal Islam sejak muda, Ahok mengatakan dia tahu konsep bahwa agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW ini adalah rahmatan lil alaamin. "Atau memberi rahmat dan kebaikan buat seluruh manusia," kata dia. "Saya sepakat dengan konsep itu, tapi sayangnya sampai sekarang saya belum dapat hidayah saja," ujar dia tersenyum.

Sewaktu SMP, Ahok melanjutkan kisahnya, dia sempat tertarik mempelajari Al-Quran. Namun waktu itu Ahok dilarang oleh gurunya karena nonmuslim. Ahok juga tidak diperbolehkan masuk masjid untuk ikut teman-temannya yang belajar membaca Al-Quran. "Malah setiap ujian di sekolah saya hanya diberi soal yang tidak memakai bahasa Arab," ujar Ahok. "Coba kalau dari dulu saya belajar, mungkin bisa-bisa saya hafal Al-Quran 30 juz."

Pengalaman lain soal agama Islam, Ahok mengatakan, saat dia sudah menjadi bupati. Pernah suatu kali dia dilarang menginjak halaman masjid karena dianggap kafir. "Padahal waktu itu saya sedang mendampingi Gubernur Bangka Belitung yang sedang safari Ramadhan."

Ahok berpesan kepada para marbut, jangan sampai pengalaman dia itu terjadi di Jakarta. Menurut dia, marbut di Jakarta jangan menutup diri. Justru para marbut itu harus menjadi duta masjid, mengajak dan menarik orang untuk datang ke masjid. "Marbot itu tugas mulia, bukan cuma mengurus masjid."

Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berniat menjadikan anggota TNI dan polisi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI Jakarta.

Menanggapi hal itu, pengamat politik dari The Sun Institute, Andrianto, menilai orang nomor satu di Ibu Kota itu semakin ngawur dalam mengeluarkan kebijakan.

"Ahok ini ngawur dan makin ngaco saja. Ahok ini tipikal pemimpin yang karbitan, tidak punya visi dan intelektual yang memadai bagaimana memimpin kota besar yang multikompleks," ujar Andrianto saat berbincang dengan Okezone, Selasa (16/12/2014).

Dia mengatakan, sikap Ahok itu tidak hanya merugikan, namun juga menjadi bencana untuk warga DKI. "Tidak saja merugikan, tapi Ahok ini bencana buat warga Ibu Kota. Jadi, Ahok ini kasus langka dan di luar fatsun politik yang di luar nalar politik sebuah anomali," tuturnya.

Untuk itu, Andrianto berharap mantan Wali Kota Blitar, Djarot Syaiful Hidayat, yang akan menjabat sebagai wakil gubernur bisa lebih berperan.

"Semoga Djarot segera menggantikan Beliau, sehingga politik menjadi pulih, sehingga Ibu Kota dapat melanjutkan pembangunannya," pungkasnya.

Rencana Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menjual Gedung Kementerian BUMN karena dinilai terlalu besar dan tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang hanya berjumlah 250 orang menuai kritik dari anggota Komisi XI, M Misbakhun.

Menurut politikus Partai Golkar itu, untuk menjual aset negara seorang menteri harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan Menteri Keuangan yang memiliki kuasa.

"Meneg BUMN tidak bisa menjualnya begitu saja. Harus dengan alasan yang jelas dan masuk akal," kata dia saat dihubungi wartawan, Selasa (16/12/2014).

Selain itu, Misbakhun menilai, alasan adanya ruang kosong yang tidak terpakai adalah kurang tepat. Banyak solusi yang bisa diambil, salah satunya dengan memanfaatkan ruang tersebut bagi lembaga negara lain yang masih kekurangan gedung.

"Kalau space kosong bisa digunakan oleh BUMN atau lembaga negara lain yang saat ini banyak yang masih kekurangan ruangan kerja untuk menunjang aktivitas mereka saat ini," tegasnya.

Sebelumnya Rini menjelaskan, gedung dengan 20 lantai itu tidak efisien bagi pegawai BUMN yang sedikit. "Saya juga kan lebih dekat dan akrab jauh lebih senang, jangan semua senangnya jauh-jauh" katanya, Senin 15 Desember 2014.

Dia menambahkan, tugas utama Kementerian BUMN adalah mengelola lembaganya, bukan mengelola Gedung BUMN. Menurutnya, selama ini memang sudah ada bagian yang disewakan. "Tapi muncul ide bagaimana kalau dijual saja?" katanya.

"Weekend lalu, ada pegawai saya yang bekerja. Mereka cerita kalau mereka kerja dengan kondisi gerah-gerahan karena mereka kerjanya tidak menggunakan AC. Jika mereka menggunakan AC, mereka akan menghidupkan AC seluruh gedung. Betapa tidak efisiensinya?" tukas Rini.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan perombakan pada pegawai negeri sipil (PNS). Sebanyak 1.162 jabatan akan hilang pada proses lelang jabatan. Kebanyakan jabatan yang hilang akan masuk ke Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP).

Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Tata Laksana (Ortala) DKI Jakarta Tedy mengatakan, ada satu bagian di Biro Umum DKI Jakarta yang akan hilang. Akan terjadi penggabungan antara Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) dan Dinas Tata Ruang. Sehingga ada tiga seksi pada setiap kelurahan di 267 kelurahan.

"2 Seksi di tiap kecamatan (ada 44 kecamatan). 2 Bidang hilang karena penggabungan dinas," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (16/12).

Dia menambahkan, perubahan juga terjadi pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Sebab pengurangan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada di masing-masing SKPD. Dari 204 UPT menjadi 154 UPT.

"Ini karena Sudin P2B dan Sudi Tata Ruang digabung menjadi satu karena satu Sudin hilang," jelas Tedy.

Tedy mengungkapkan, Seksi Dinas di kecamatan yang awalnya ada juga akan dihapus. Namun tetap ada seksi yang ada di Kecamatan, di antaranya Dinas Penataan Kota, Seksi Dinas Bina Marga, Seksi Dinas Tata Air, Seksi Dinas Pendidikan, Biro Tata Ruang akan digabung dengan Biro P2b menjadi Biro Prasarana dan Sarana Kota.

Dia menambahkan, selain terjadi pengurangan, Pemprov DKI Jakarta juga akan menambah beberapa jabatan. Penambahan terjadi pada beberapa dinas.

"Ada beberapa jabatan yang akan ditambah seperti Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp), Wakil Kepala Dinas Kesehatan, Wakil Kepala Dinas Pelayanan Pajak. Yang dikurangi adalah Wakil Kepala Dinas Pariwisata saja," tutupnya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah, proses seleksi dan promosi terbuka akan bekerjasama dengan Biro Ortala. Tedy mengatakan, beberapa waktu lalu telah dilakukan lelang lurah dan camat. Bahkan seleksi terbuka juga untuk Kepala Puskesmas dan Kepala Sekolah telah diselenggarakan.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum bisa memaksimalkan penyerapan APBD DKI Jakarta tahun 2014. Sebab sampai akhir November 2014, baru 36,7 persen anggaran yang bisa diserap satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, kekeliruan bukan karena penerapan sistem baru, e-budgeting. Sebab dia menilai, kecurangan akan semakin parah jika tidak menggunakan sistem tersebut.

"Kalau enggak ada e-budgeting bisa nambang ilang-ilang seenaknya. Beli truk sampah bisa ilang setengah. Beli truk sampah bisa ilang setengah. Itu memang sengaja," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (15/12).

Dia menambahkan, ada pihak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang sengaja menghalangi pengadaan barang/jasa menggunakan e-budgeting. Sehingga mereka dapat melakukan pengadaan pada tahun berikutnya. Selain itu ada juga yang sengaja tidak memasukkan harga.

"Gak mau masukin harga satuan, jadi kalau kamu mau maksa kami e-budgeting tidak bisa menyerap anggaran. Kalau menyerap anggaran kasih seperti biasa glondongan seenaknya. Saya bilang gak bisa," ungkap mantan Bupati Belitung Timur ini.

Ahok menegaskan, dirinya tidak mempermasalahkan jika dengan menggunakan e-budgeting menyebabkan besarnya sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA). Sebab ini merupakan tantangan untuk mencapai Jakarta Baru.

Dia mengungkapkan, untuk memperbaikinya, sudah ada cara yang disiapkan. Sebab dirinya menyakini pejabat SKPD nakal ini akan terus berulah. Dan sudah ada hukuman yang menanti mereka.

"Tunggu saja tahun depan. Jadi orang yang ngomong-ngomong ngoceh-ngoceh. Penunjukan langsung, saya sudah tahu semua nih. Ya udah kami stafin saja semua. Kami potong. Biar saja 2015 saling gesek saja kami," tutup Ahok.

Presiden Joko Widodo, Ahad, 14 Desember 2014, mengunjungi lokasi longsor di Dukuh Jemblung, Karangkobar, Banjarnegara, Jawa Tengah. Dengan pengawalan yang tidak terlalu ketat, Jokowi terjun langsung ke lokasi pencarian korban, membaur dengan para relawan, tentara, dan polisi yang tengah sibuk mencari korban.

Sebelum Jokowi turun, para relawan bersorak, "Pak Jokowi, Pak Jokowi" sambil melambaikan tangan. "Turun Pak, ke sini." (Baca: Longsor Banjarnegara, Jokowi Fokus Urus Evakuasi)

Selain menyaksikan langsung proses evakuasi, Jokowi memberikan pula arahan kepada relawan dan pejabat daerah terkait dengan proses penyelamatan korban. Jokowi tiba di lokasi sekitar pukul 12.00 siang. (Baca: Dalam Lima Tahun, Banjarnegara Longsor 15 Kali)

Tiga puluh menit kemudian Presiden naik ke perbukitan di seberang lokasi. Dari bukit tersebut, ia bisa melihat lokasi longsor secara utuh. Sepuluh menit kemudian Presiden kembali ke lokasi longsor yang penuh lumpur untuk memberi pengarahan.

Pada kunjungan yang berlangsung sejam tersebut, Presiden tidak melayani pertanyaan wartawan.

Menurut Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Presiden Jokowi mendarat di Cilacap. Ia melanjutkan perjalanan selama satu jam menggunakan mobil Toyota Jeep.

Dalam rombongan, ikut pula ibu negara Iriana Widodo. Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Menteri Sosial sudah tiba di lokasi longsor.